Corona Belum Reda, Pemkot Cilegon Gelontorkan Rp 1,6 M Renovasi Kantor Wali Kota
21 Juli 2021
Cilegon - Pemerintah Kota Cilegon menggelontorkan dana Rp 1,6 miliar
21 Juli 2021
Cilegon - Pemerintah Kota Cilegon menggelontorkan dana Rp 1,6 miliar
Cilegon – Pemerintah Kota Cilegon menggelontorkan dana Rp 1,6 miliar untuk renovasi kantor Wali Kota. Rencananya, anggaran miliaran rupiah itu untuk mengganti rupa gedung penguasa.
Anggaran Rp 1,6 miliar berasal dari APBD Kota Cilegon 2021. Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang (PUTR) Cilegon, Muhammad Ridwan mengatakan renovasi gedung Wali Kota yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar rencananya bakal dikerjakan selama 4 bulan dan akan dimulai pada Agustus mendatang.
“Pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender, mulai Agustus,” kata Ridwan dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/7/2021).
Rupa kantor Wali Kota akan berubah namun tidak akan mengubah konstruksi gedung. Gedung itu akan dibalut dengan panel alumunium seperti gedung-gedung masa kini.
“Nggak merubah kontruksi, kita akan bungkus memakai Alumunium Composite Panel (ACP) supaya terlihat bagus dan indah,” ujarnya.
Dilihat dalam situs lpse.kotacilegon.go.id rencana renovasi ini baru tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.
Masih dalam situs LPSE, anggaran proyek yang ditenderkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.629.997.676. Sudah ada 79 peserta yang masuk memperebutkan tender tersebut. Jika tak ada halangan, renovasi gedung akan dilaksanakan pada Agustus 2021.
Renovasi di tengah badai Corona memicu reaksi wakil rakyat dari Partai Gerindra, Hasbi, dia mengatakan renovasi itu dilakukan tidak tepat waktu saat pandemi Corona belum mereda.
“Masalahnya kan masyarakat kita banyak yang positif dan sedang menjalani isoman yang butuh bantuan, apalagi kita kembali ke zona merah,” katanya.
Menurut Hasbi, renovasi gedung Wali Kota itu memang kegiatan yang bagus, namun untuk sementara pemerintah sebaiknya menunda kegiatan tersebut dan fokus terhadap penangan Covid-19 dan masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri (Isoman).
“Kalau infrastruktur itu untuk kepentingan publik, kenapa Pemkot tidak lebih memikirkan seperti pembangunan Kantor Kelurahan Ramanuju yang sampai saat ini masih menumpang di lahan KS, atau kantor-kantor pelayanan publik langsung yang sudah rusak,” kata dia.
(qbl/red)
Serang – Barisan Milenial Banten melaporkan pengelolaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Banten Tahun
Baca Selengkapnya
Cilegon – Kecenderungan anak pada gawai bisa membuat anak jadi tantrum dan sulit berkomunikasi dengan
Baca Selengkapnya
Cilegon – Wanita lanjut usia di Cilegon, Banten terpaksa ditandu dari atas gunung usai terpeleset
Baca Selengkapnya
Tangerang – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menolak seluruh eksepsi (keberatan) yang diajukan tim penasihat
Baca Selengkapnya
Cilegon – Tampuk kepemimpinan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon resmi berganti.
Baca Selengkapnya
Cilegon – Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar Rapat
Baca Selengkapnya
Cilegon – Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Cilegon kebakaran. Api diduga berasal dari
Baca Selengkapnya
Cilegon – Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ihwan, menyoroti capaian realisasi pendapatan daerah yang
Baca Selengkapnya
Jakarta – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi meningkatkan status penanganan kasus
Baca Selengkapnya
Cilegon – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon, Sokhidin mendukung penuh upaya pembangunan
Baca Selengkapnya