Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji manis kampanye Presiden Prabowo terus dihantam badai ketidakpercayaan publik yang sangat hebat. Meskipun menelan anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun pada tahun 2026, sebuah laporan investigatif terbaru dari Policy Research Center (Porec) menunjukkan bahwa program ini justru lebih banyak mengenyangkan kantong para elit ketimbang perut anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama.

Bukan Untuk Anak, Tapi Untuk Penguasa

Hasil survei nasional Porec terhadap 1.168 responden menunjukkan angka yang mengerikan, 88,5% manfaat program dinilai hanya mengalir ke lingkaran elit atau pejabat politik sebesar 44,5% dan pemilik dapur atau mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar 44,0%. Tragisnya, anak-anak dan keluarga yang seharusnya menjadi target utama hanya dianggap mendapatkan manfaat sebesar 6,5% saja.

Tim peneliti Porec menyimpulkan bahwa ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah struktural kekuasaan. “Kebijakan yang tertutup, top-down, dan dipaksakan telah membuat Program MBG… cenderung hanya menguntungkan kelas penguasa dan pemilik dapur, sementara semakin menjauh dari tujuan utamanya,” tulis tim peneliti dalam laporan tersebut.

Modus Operandi: Beli Grosir, Tagih Eceran

Aroma busuk korupsi tercium menyengat dalam pelaksanaan di lapangan. Sebanyak 87% responden meyakini bahwa program MBG sangat rawan dikorupsi, sementara 79% warga percaya bahwa kualitas makanan sengaja diturunkan demi keuntungan oknum pengelola.

Suara-suara dari penerima manfaat langsung menggambarkan realitas pahit di balik piring makanan anak-anak. Seorang responden dari kalangan wirausaha membongkar modus manipulasi anggaran yang terjadi.

“Justru banyak yang dikorupsi. Mereka beli bahan baku di harga grosir, tagih ke pemerintah harga eceran,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh seorang Ibu Rumah Tangga yang melihat langsung rendahnya kualitas gizi yang diberikan. “Namanya saja menu makan bergizi, tapi di lapangan menu anak tidak sesuai standar, kadang hanya diberi roti biasa,” tuturnya. Bahkan, seorang ASN/PNS memberikan kesaksian bahwa protes warga tidak pernah digubris: “Semakin bulan semakin mengenaskan menunya. Tapi kalau protes, tidak ada yang mau dengar,” ujarnya.

Dapur Politik dan Pengawasan Tumpul

Laporan ini juga menyoroti bagaimana SPPG yang berjumlah 24.738 dapur per Maret 2026 diduga kuat dikuasai oleh jaringan elit politik dan ekonomi. Sebabnya, pelaksana dan pengawas berada dalam satu lingkaran kepentingan yang sama, mekanisme pengawasan pun menjadi mandul atau tumpul.

“Sistem penyerapan anggaran sering dimarkup kongkalikong antara kepala dapur dan koordinator wilayah,” jelas seorang responden wirausaha lainnya dalam laporan tersebut. Krisis kepercayaan ini semakin diperparah dengan absennya lembaga audit independen, sebagaimana ditegaskan oleh seorang responden mahasiswa: “Tidak ada lembaga yang mengaudit, dan suara masyarakat yang mengkritisi MBG selalu dibungkam,” masih mengutip laporan tersebut..

Rakyat Melawan: 80% Ingin Program Dihentikan

Ketidakpuasan ini tidak berakhir pada keluhan semata [12]. Data menunjukkan bahwa “hanya 20% responden yang setuju program ini dilanjutkan,” tulisnya, dalam bentuknya yang sekarang, sementara mayoritas menginginkan reformasi total atau penghentian sementara.

Warga mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui berbagai jalur perlawanan. Sebanyak 97,8% responden menyatakan siap mengambil tindakan nyata mulai dari protes di media sosial hingga aksi kolektif seperti petisi dan demonstrasi (31,1%).

Porec merekomendasikan pemerintah untuk segera “menghentikan sementara program ini dan melakukan evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen” tulis laporan tersebut.

Selain itu, model SPPG berbasis jaringan politik didesak untuk dibubarkan dan diganti dengan tata kelola berbasis komunitas atau koperasi masyarakat demi memutus rantai rente yang merampas hak gizi anak-anak Indonesia.

(red)