Jakarta – Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di ruang sidang pleno, Gedung MK, Jakarta. Pasal yang digugat mengatur soal batas usia minimal capres-cawapres, yakni 40 tahun dan tidak mengatur batas usia maksimal capres-cawapres.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023 kepada MK pada 9 Maret 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, MK dalam putusannya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua MK, Anwar Usman.

Dalam pembacaan putusan, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 terkait syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan tersebut, dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU.

Namun, terdapat pendapat berbeda oleh Hakim Anggota Suhartoyo dan Hakim Anggota Guntur Hamzah.

Selain PSI, terdapat lima perkara gugatan lain yang diajukan ke MK. Salah satunya adalah perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda yang diwakili oleh Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Yohanna Murtika sebagai pemohon.