Cilegon – Warga Suralaya menilai kurang dilibatkan pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 & 10. Mereka merasa dianaktirikan lantaran warga lokal yang bekerja di proyek tersebut minim.

Pembangunan mega proyek pembangkit listrik di Suralaya itu dinilai masih banyak mendatangkan pekerja dari luar daerah. Sementara warga Suralaya belum maksimal dilibatkan dalam proyek tersebut.

“Saya lihat tenaga kerjanya banyak dari luar. Ring 1 ada 3 itu kami nggak setuju, di Amdal disebut prioritas (warga) Suralaya, jadi prioritas selama warga Suralaya skill itu ada, tidak ada itu dari luar,” kata warga Suralaya, Budi pada rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Cilegon, Senin (8/11/2021).

Pelibatan minimnya tenaga kerja lokal juga diamini oleh anggota DPRD Cilegon Dapil Pulomerak-Grogol, Erick Rebiin. Ia melihat kurangnya koordinasi manajemen proyek dengan warga sekitar jadi penyebab kegaduhan soal perekrutan tenaga kerja.

“Orang Suralaya kalau bicara tenaga kerja proyek, kami lahirnya dari cerobong PLTU, mereka sudah biasa welder dan lain sebagainya. Tidak ada alasan lagi warga Suralaya dianggap tidak punya skill,” ujarnya.

Erick mengatakan, ketimpangan pelibatan tenaga kerja lokal terjadi ketika banyaknya tenaga kerja luar daerah Cilegon yang bekerja di proyek tersebut. Salah satu contoh adalah soal sertifikasi pekerjaan ketinggian di proyek tersebut.

“Yang lebih miris lagi perekrutan tenaga kerja Suralaya itu hampir 600, kedua orang luar Cilegon datang ke Cilegon langsung direkrut tenaga kerja PT KOIN langsung ditraining tapi warga Suralaya susah sekali mendapat sertifikat ketinggian, ditraining tapi nggak lulus-lulus,” katanya.

Sementara, Deputi Manager PT Indo Raya Tenaga (IRT), Kardi mengatakan, pihaknya sudah menekankan kepada perusahaan sub-kontraktor yang mendapat jatah di proyek tersebut, bahwa pekerjanya 30 persen harus warga lokal.

Ia mengatakan ada sekitar 60 perusahaan sub-kontraktor lokal baik yang mendapat jatah baik dari PT Doosan maupun PT Hutama Karya selaku kontraktor utama.

“Kami menekankan juga untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, ada beberapa pengusaha lokal yang bekerja di kami untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal,” katanya.

Menurut Kardi, para pengusaha lokal tersebut sudah dipanggil terkait permasalahan pelibatan tenaga kerja lokal. Ada beberapa kendala yang dihadapi pengusaha lokal yang tidak menyerap tenaga kerja lokal, salah satunya adalah tahap pembangunan saat ini masih memerlukan tenaga non-skill.

“Kita terus berusaha untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, namun memang bertahap, pertengahan November mudah-mudahan penyerapan tenaga kerja lokal lebih banyak lagi,” katanya.

(qbl/red)