Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan rehabilitasi kepada tiga mantan pejabat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), termasuk eks Direktur Utama Ira Puspadewi. Keputusan ini disebut bermula dari aspirasi masyarakat ke DPR.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, langkah rehabilitasi bermula dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPR. Komisi Hukum DPR kemudian melakukan kajian mendalam atas kasus korupsi yang menjerat ketiga eks-direksi.

“Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” kata Dasco, Selasa (25/11/2025).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut usulan rehabilitasi datang secara formal dari DPR. Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti secara intensif oleh Menteri Hukum dalam satu minggu terakhir sebelum diputuskan oleh Presiden.

“Untuk selanjutnya, supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Prasetyo.

Menurut Mensesneg Prasetyo, keputusan rehabilitasi bukanlah impulsif, melainkan hasil kajian panjang dari berbagai stakeholder termasuk pakar hukum.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa keputusan rehabilitasi telah melalui prosedur yang sah. Ia menyatakan bahwa Mahkamah Agung memberikan pertimbangan tertulis kepada Presiden sebelum Keputusan Presiden (Keppres) diteken.

“Dengan demikian, dari sudut prosedur, pemberian rehabilitasi tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 14 UUD 1945 dan praktik ketatanegaraan yang berlaku,” kata Yusril.

Dalam Keppres rehabilitasi, kedudukan Ira Puspadewi dan dua rekannya, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono dipulihkan menjadi aktif kembali sebagai pengurus PT ASDP. Yusril menambahkan,

“Kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat ketiganya sebagai warga negara dipulihkan kembali kepada keadaan semula sebelum dijatuhi putusan pidana,” katanya.

Ira Puspadewi pada 20 November 2025 dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan atas korupsi terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara. Dua mantan direktur lainnya, Hadi dan Caksono, masing-masing divonis 4 tahun penjara.

(red)