IMG-20210211-WA0015-3

IMG-20210211-WA00150-2

Bagikan

Serang – Provinsi Banten sudah 4 tahun dipimpin Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Mahasiswa menilai rakyat masih jauh dari kata sejahtera.
Di tangan keduanya, pengangguran, kesejahteraan guru honorer, hingga kemiskinan masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Janji kampanye untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran belum terpenuhi.


“Begitupun melihat kinerja yang sudah tidak lagi relevan dengan visi-misi WH-Andika yang jauh dari kebutuhan untuk masyarakat, banyak persoalan yang kami soroti, pengangguran, pendidikan, kesehatan, transaparani APBD 2021, KKN di Provinsi Banten, Kemiskinan, kesejahteraan guru honorer. Banyak ketimpangan yang terjadi ketika WH-Andika sudah tidak mempunyai arah dan tujuan memimpin Provinsi Banten,” kata Acep Rahmat, perwakilan mahasiswa Aliansi Banten Menggugat, Kamis (11/2/2021).

Soal pengangguran, Banten menempati urutan pertama provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi se Indonesia 3 tahun berturut-turut sejak 2018-202. Selama 3 tahun itu, Banten masih dipimpin WH-Andika. 

“Ini adalah simbol bahwa Pemprov Banten tidak pernah menghasilkan track record yang positif, Banten terus-menerus mengalami kenaikan angkatan kerja, sampai dengan Agustus 2020 sebesar 661 ribu orang menganggur,” ungkapnya.


Sorotan mahasiswa tetuju pada persoalan kemiskinan yang dinilai tak kunjung terentaskan. Angka penduduk masuk kategori miskin di Banten mencapai 775.990 orang atau 5,92%. Jumlah itu terdata dalam sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020.

“Kemiskinan problem yang tidak pernah habisnya di selesaikan oleh Wh-Andika penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2020 mencapai 5,92 persen atau sebanyak 775.990 orang,” katanya.
Aliansi mahasiswa beranjak menyoroti soal pendidikan, kesejahteraan guru honorer jadi soal yang mesti diselesaikan. Juga dengan infrastruktur internet untuk belajar daring selama pandemi.
Mahasiswa menyoroti ketimpangan anggaran yang lebih banyak dialokasikam untuk biaya operasional pejabat Pemprov. Sementara, akses internet di desa terpencil belum merata.

“APBD 2021 sebesar 16,15 ini adalah hasil dari berkongsi dengan DPRD Banten, yang mana nilai sebesar 7,641 Triliun lebih dianggarkan untuk biaya operasional yang mana biaya ini untuk membayar para pejabat dan Pegawai yang ada dilingkungan pemerintah provinsi Banten. Bukannya berempati dengan atas kondisi rakyat, malah mengeruk habis APBD 2021 untuk kepentingan para pejabat,” tuturnya.

KOMENTAR