Jakarta – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis hasil Survei Ahli Ekonomi Semester I 2026 yang memberikan peringatan keras bagi arah kebijakan nasional.

Survei LPEM UI tersebut dilakukan secara berkala untuk memperoleh wawasan para ahli ekonomi pada lanskap ekonomi Indonesia serta dan memperkuat komitmen terhadap diskusi kebijakan yang berwawasan. Namun, alih-alih memberikan angin segar, data terbaru ini justru mengungkap pesimisme mendalam para pakar terhadap kinerja pemerintah.

Nasib ekonomi Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo Subianto mengalami stagnasi di tiga semester dan tanpa kemajuan. Kritik para ahli paling tajam muncul dari konsistensi penilaian negatif para ahli selama 1,5 tahun terakhir.

“Stelah tiga survei berturut-turut dalam rentang 18 bulan, para ahli masih meyakini bahwa kondisi perekonomian Indonesia tidak kunjung membaik,” tulis laporan tersebut seperti dikutip, Sabtu (11/5/2026).

Sebanyak 48% responden secara tegas menyatakan kondisi saat ini memburuk, sementara 38% lainnya menilai ekonomi hanya jalan di tempat.

Kondisi ini diperparah oleh ancaman stagflasi serta kombinasi pertumbuhan yang mandek dengan inflasi yang melonjak. Sekitar 67% ahli melihat inflasi meningkat signifikan yang berdampak langsung dan menggerus daya beli masyarakat Indonesia. Di sisi lain, pasar tenaga kerja terus lesu dengan 56% responden melihat kondisi semakin ketat, yang menjadi pertanda buruk bagi pendapatan rumah tangga di seluruh negeri.

Para ahli ekonomi dalam survei itu menyatakan, ekonomi RI mengalami kegagalan fiskal dan kualitas belanja yang buruk. Sektor fiskal menjadi titik lemah yang paling disorot. Para ahli memberikan penilaian negatif terhadap efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas. Masalah utamanya terletak pada ketimpangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Mayoritas ahli (87%) sepakat bahwa performa penerimaan pajak saat ini tidak memadai relatif terhadap kebutuhan anggaran negara.

Lebih kritis lagi, kualitas belanja pemerintah dinilai sangat rendah dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sebanyak 82% ahli menilai kualitas pengeluaran pemerintah rendah hingga sangat rendah. Ketidakmampuan pemerintah mengelola fiskal ini memicu kekhawatiran besar akan keberlanjutan utang.

“78% ahli memperkirakan kondisi fiskal Indonesia memberikan tekanan pada profil kredit suverennitasnya,” demikian bunyi laporan tersebut.

Hal ini meningkatkan risiko penurunan peringkat utang negara oleh lembaga internasional seperti Moody’s dalam 12–18 bulan ke depan.

Para ahli ekonomi juga menyoroti korupsi dan situasi politik dalam negeri yang menjadi ancaman utama dari dalam. Di luar indikator angka, degradasi integritas institusi menjadi alarm bahaya bagi investor.

“Kredibilitas kebijakan dan risiko ekonomi politik muncul sebagai ancaman domestik paling signifikan terhadap profil kredit Indonesia,” tulisnya.

Stabilitas politik saat ini menurut para ahli dinilai lebih lemah dibandingkan era sebelumnya, namun poin yang paling menghancurkan adalah persepsi terhadap penegakan hukum.

Secara gamblang, survei ini menyatakan pengendalian korupsi dinilai mengalami pelemahan signifikan di bawah pemerintahan saat ini dengan skor rata-rata -1,14, skor itu merupakan salah satu skor terendah dalam seluruh kategori survei. Para pakar menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang sangat tinggi terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Masih dalam laporan LPEM UI, para pakar mengkritik  kegagalan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan. Sebanyak 61% ahli menilai ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia semakin memburuk dalam enam bulan terakhir.

Kondisi inklusivitas bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marjinal juga dinilai berada pada level yang mengkhawatirkan. Para ahli melihat bahwa kemajuan dalam aspek sosial ini sangat minim, mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil belum mampu menyentuh akar rumput secara efektif.

Melalui survei ini, para ahli berpendapat bahwa tanpa reformasi struktural yang nyata, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kredibilitas kebijakan, Indonesia berisiko terjebak dalam siklus ekonomi yang stagnan dan rentan terhadap guncangan global.

(red)