Jakarta – Dalam waktu singkat, hanya tiga hari, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyelesaikan draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kesepakatan utama dalam revisi ini adalah menghapus pembatasan jumlah kementerian yang sebelumnya maksimal 34.

Penentuan jumlah kementerian kini diserahkan kepada presiden dengan pertimbangan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno Baleg DPR pada Kamis (16/5/2024) dan disetujui oleh semua fraksi.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menjelaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif, serta sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu perubahan penting adalah penghapusan penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang mengatur tentang pengangkatan wakil menteri. Hal ini sesuai dengan putusan MK nomor 79/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa wakil menteri bukan anggota kabinet.

Meski disetujui, beberapa fraksi tetap menyampaikan catatan kritis. Mereka mengingatkan agar perubahan ini memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan tidak membebani anggaran negara.

Beberapa Catatan Kritis:

• Fraksi PDI-P: Putra Nababan mengingatkan agar perubahan jumlah kementerian tidak membebani keuangan negara dan perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal.
• Fraksi Demokrat: Santoso menekankan pentingnya frasa “efisiensi” dan “analisis komprehensif” dalam perubahan aturan.
• Fraksi PKS: Al Muzammil Yusuf mengingatkan bahwa efektivitas dan efisiensi merupakan elemen penting dalam pemerintahan.
• Fraksi Gerindra: Heri Gunawan menekankan fleksibilitas presiden dalam menentukan nomenklatur dan jumlah kementerian, namun frasa “efektivitas” dan “efisiensi” perlu dijelaskan lebih lanjut.

Revisi UU ini muncul setelah wacana penambahan jumlah kementerian oleh Prabowo Subianto. Wacana ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama pakar birokrasi, yang menilai jumlah kementerian saat ini sudah terlalu banyak dan idealnya dikurangi.

Selanjutnya, Baleg akan mengusulkan kesepakatan RUU Kementerian Negara menjadi RUU inisiatif DPR untuk disahkan dalam rapat paripurna terdekat.