Cilegon – Konflik dua kubu terjadi di tubuh Karang Taruna Cilegon. Para pengurusnya ngadu ke Ketua Umum Karang Taruna, Budisatrio Djiwandono untuk turun tangan.

Konflik di tubuh Karang Taruna daerah ini terjadi saat hendak melaksanakan musyawarah pergantian kepengurusan. Pergantian kepengurusan ini menghasilkan dua kubu sebelum terlaksananya pemilihan ketua.

Satu kubu dengan perwakilan pengurus dari 6 kecamatan menyatakan mosi tidak percaya dengan kepengurusan lain yang sudah menggelar Temu Karya 2025 yang sudah melaksanakan musyawarah pemilihan ketua dan kepengurusan baru.

“Kami berkumpul di sini untuk menyampaikan sebuah pernyataan bahwasanya kami menyatukan pendapat untuk memberikan mosi tidak percaya kepada penyelenggaraan Temu Karya yang dihadiri beberapa pengurus Provinsi Banten,” kata Ketua Karang Taruna Kecamatan Jombang, Suherman, Kamis (20/11/2025).

Sebelum konflik terjadi, kepengurusan Karang Taruna Cilegon sudah menggelar rapat untuk mengadakan Temu Karya atau musyawarah di salah satu hotel Anyer. Namun, acara itu dibatalkan dengan alasan keamanan.

“Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh para karateker terkait dengan waktu dan pelaksanaan ini memang kesepakatan tetapi secara tempat ini sudah di luar daripada kesepakatan, pada saat pertemuan kami dengan Bapak Wali Kota Cilegon pelaksanaan kesepakatan tanggal 19 (November). Terkait dengan sudah informasi sudah ada ketua baru, kami dari 6 ketua-pengurus kecamatan ini tidak mengakui itu, karena di luar kesepakatan awal hasil rapat,” ujarnya.

Sementara, salah seorang pengurus Karang Taruna Cilegon, Aflahul Aziz mengatakan, para pengurus dan ketua dari 6 kecamatan mengadukan kondisi konflik internal itu ke Ketua Umum Karang Taruna, Budisatrio Djiwandono. Mereka melaporkan bahwa Temu Karya yang dilaksanakan pada 19 November kemarin dianggap tak sesuai aturan.

“Hasil audiensi dengan PNKT (Pengurus Nasional Karang Taruna), menindaklanjuti hasil temu karya nasional dimana terpilihnya Budi G Djiwandono sebagai ketua umum maka PNKT menghendaki penyelenggaraan temu karya karang Taruna di level mana pun terutama di kabupaten/kota harus sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai permensos Nomor 9 Tahun 2025 dan peraturan organisasi,” katanya.

Azi mengatakan, hasil audiensi dengan perwakilan pengurus pusat, para pengurus di daerah diminta untuk saling berkoordinasi dengan pengurus pusat agar tak terjadi dualisme di tubuh organisasi.

“Kedua kami di daerah harus selalu berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan PNKT karena sumber legalitas pengurus karangtaruna kabupaten kota yang mengeluarkan dari PNKT,” ujarnya.

(qbl/red)