Serang – Cesium-137, sebagai isotop radioaktif buatan yang berasal dari aktivitas nuklir dan pencemaran industri, memiliki waktu paruh panjang dan potensi terakumulasi dalam tubuh manusia.

Risiko kesehatan yang ditimbulkannya membuat banyak negara menetapkan standar ketat. Uni Eropa, misalnya, membatasi kadar maksimal Cesium-137 hingga sekitar 600 becquerel per kilogram untuk produk pangan tertentu.

Jepang, pasca-bencana Fukushima, bahkan lebih ketat lagi dalam ambang batasnya. Kebijakan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian negara untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Lantas, di mana posisi Indonesia dalam hal ini? Ketika temuan seperti ini muncul, publik berhak atas kejelasan, bukan sekadar pernyataan bahwa “semuanya masih dikaji”. Informasi tentang kadar yang ditemukan, lokasi pengambilan sampel, potensi risiko kesehatan, dan langkah pengendalian konkret harus disampaikan secara transparan. Tanpa keterbukaan, pemerintah justru membuka pintu bagi spekulasi dan erosi kepercayaan—dua elemen yang paling berbahaya dalam isu pangan.

Kasus ini juga mengungkap rapuhnya pengawasan di sepanjang rantai produksi. Keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab laboratorium atau pelabuhan ekspor, melainkan dimulai dari tambak, kualitas air dan pakan, proses pengolahan, hingga distribusi.

Jika pengawasan baru diperkuat setelah insiden mencuat ke publik, maka efektivitas sistem yang ada patut dipertanyakan. Udang, sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, membutuhkan reputasi yang dibangun dari konsistensi pengawasan.

Gangguan kepercayaan tidak hanya berdampak pada eksportir besar, tetapi juga petambak kecil yang bergantung pada rantai produksi ini. Di pasar global, satu kasus saja bisa menjadi alasan bagi negara lain untuk memperketat atau bahkan menutup akses pasar.

Temuan Cesium-137 ini seharusnya dijadikan alarm bagi evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan nasional. Penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas laboratorium uji, dan keterbukaan hasil pengujian kepada publik bukanlah ancaman, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan.

Sosiolog Selo Soemardjan pernah menyatakan bahwa perubahan sosial sering lahir dari tekanan terhadap sistem yang mapan. Dalam konteks ini, tekanan datang dari standar global dan kesadaran publik yang semakin kritis. Jika pemerintah gagal beradaptasi, yang hilang bukan hanya kebijakan, tetapi juga kepercayaan rakyat.

Pada akhirnya, keamanan pangan tidak boleh menunggu kasus demi kasus. Ia harus menjadi kerja konsisten yang dijalankan dengan transparansi dan tanggung jawab. Temuan Cesium-137 mestinya menjadi titik balik: apakah negara memilih menanam kepercayaan, atau sekadar menanam janji yang cepat dilupakan? Waktunya bagi pemerintah untuk bertindak tegas, bukan hanya untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk mempertahankan integritas ekonomi nasional di mata dunia.

Penulis: Dea Nanda

Mahasiswa Universitas Pamulang Kampus Serang