Serang – Adam Smith sering dianggap sebagai tokoh yang mendorong individualisme ekstrem. Namun, karya-karyanya justru menunjukkan bahwa kepentingan pribadi dapat menghasilkan manfaat umum apabila bergerak dalam sistem ekonomi dan moral yang sehat. Ini adalah gagasan penting dalam sejarah pemikiran ekonomi modern: masyarakat bisa mencapai kesejahteraan bersama melalui institusi yang tepat,bukan melalui kontrol negara yang mutlak ataupun pengorbanan total individu.

Pemikiran Smith sangat relevan dalam membaca dinamika ekonomi Indonesia masa kini. Negara menghadapi persoalan seperti ketimpangan ekonomi, produktivitas UMKM yang rendah, korupsi, serta akses pasar yang tidak merata. Jika Smith melihat Indonesia hari ini, ia mungkin menilai bahwa institusi moral dan pengawasan publik belum cukup kuat untuk memastikan kepentingan pribadi benar-benar menghasilkan kepentingan publik.

Dalam The Wealth of Nations, Smith menekankan pentingnya efisiensi produksi, pembagian kerja, dan inovasi. Data Kemenkop UKM 2024 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 61% terhadap PDB Indonesia, namun sebagian besar masih bekerja dengan efisiensi rendah akibat minimnya teknologi dan keterampilan manajerial. Dari perspektif Smith, produktivitas nasional mustahil meningkat tanpa pembagian kerja modern dan rantai produksi yang berkualitas.

Ketimpangan juga tampak pada akses UMKM ke pasar digital. Riset Google-Temasek 2023 mencatat hanya 30% UMKM Indonesia yang memiliki akses penuh ke ekosistem digital. Akibatnya, pasar yang seharusnya terbuka menjadi sempit, dan kompetisi menjadi tidak adil. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme pasar gagal menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagaimana diharapkan Smith.

Smith juga menekankan pentingnya pendidikan publik sebagai fondasi ekonomi yang kuat. Ia menolak anggapan bahwa pasar dapat berjalan tanpa dukungan sosial. Ketika pendidikan tidak merata, produktivitas menurun dan kesenjangan melebar. Laporan Kemendikbud 2024 menunjukkan adanya ketimpangan besar antara kualitas pendidikan kota besar dan daerah 3T. Ketidakseimbangan ini membuka jurang kesempatan ekonomi.

Smith pernah menyatakan bahwa “tidak ada masyarakat yang berkembang ketika mayoritas penduduknya miskin dan sengsara.” Kutipan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan dan keadilan sosial.

Kasus pemotongan anggaran KIP Kuliah tahun 2023 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan ekonomi yang mengabaikan moral dapat merusak masa depan generasi muda. Bagi Smith, investasi sumber daya manusia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan jangka pendek.

Smith juga menegaskan bahwa pasar memerlukan regulasi,bukan untuk mengekang, tetapi untuk memastikan kompetisi yang adil. Hal ini terlihat dalam kasus kartel minyak goreng 2022, ketika sejumlah perusahaan menahan pasokan hingga harga naik drastis. Bagi Smith, tindakan ini adalah pengkhianatan terhadap fungsi pasar. Kepentingan pribadi yang tidak terkontrol justru merusak kesejahteraan publik.

Lalu bagaimana Indonesia dapat menafsirkan ulang pemikiran Adam Smith?

1. Memperkuat lembaga pengawasan pasar agar kompetisi berlangsung adil.

1. Menjamin pembangunan manusia, terutama melalui pendidikan dan kesehatan.

1. Memperluas digitalisasi dan infrastruktur produksi agar UMKM memiliki kesempatan bersaing yang setara.

1. Menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan etika publik, bukan sekadar mengejar angka PDB.

Indonesia tidak membutuhkan ekonomi neoliberal yang acuh, tetapi ekonomi moral yang menempatkan manusia sebagai pusat. Smith mengingatkan bahwa kepentingan pribadi hanya akan menghasilkan kepentingan umum jika berada dalam sistem yang etis. Karena itu, Indonesia membutuhkan institusi yang kuat, transparan, dan adil agar pasar dapat menjadi mesin kesejahteraan, bukan sumber ketimpangan.

Di tengah percepatan global, pemikiran Adam Smith bukan sekadar teori klasik,tetapi panduan moral bagi ekonomi modern. Selama Indonesia mampu memadukan produktivitas, pasar yang terbuka, dan keadilan sosial, maka cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat bukan hanya mimpi, tetapi tujuan yang bisa dicapai.

Penulis: Rista Zahra Yulianto, mahasiswa Administrasi Negara, Universitas Pamulang Kampus Serang