Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) serta layanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tim penyidik KPK menyita barang bukti uang tunai fantastis senilai Rp 106,3 miliar dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut.

Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Ahmad Taufiq Husein mengatakan, KPK sebelumnya mengamankan 19 orang pada operasi tangkap tangan yang berlangsung di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026).

“Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka,” kata Ahmad Taufiq Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

Para tersangka terdiri dari pejabat instansi pertanahan dan pihak swasta. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial LMP, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 berinisial S (Son), serta Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk berinisial ADR. Selain itu, KPK menahan lima perantara swasta, yakni Levi (LIV), ERW, ARF, FZ, dan MF.

Kode Uang ‘2’ dan Pembukaan Blokir Lahan

KPK menyebut, konstruksi perkara bermula saat PT Summarecon Agung mengurus permohonan pembukaan blokir dan pemecahan HGB tanah di Kabupaten Bogor. Lahan tersebut tengah menghadapi sengketa hukum di PTUN Bandung bersama para ahli waris pemilik tanah.

Di tengah upaya meloloskan pembukaan blokir tersebut, pihak perantara swasta ERW meminta uang imbalan dengan kode “2” yang merujuk pada angka Rp 2 miliar kepada perantara Summarecon. Pihak Summarecon kemudian menyetujui nilai kompromi sebesar Rp 1,5 miliar.

“Pada tanggal 27 Agustus 2026, Saudara ADR selaku Direktur Utama Summarecon melalui perantaranya menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada ERW,” katanya.

Selanjutnya, ERW menyerahkan uang senilai Rp 200 juta kepada Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1 berinisial S di sebuah kafe di Jakarta Selatan sebagai imbalan atas pencabutan blokir lahan tersebut.

Uang di Koper Rp 106,3 Miliar

Penyidik KPK menemukan aliran dana gratifikasi lain terkait pengurusan izin dan mutasi jabatan di Kementerian ATR/BPN. Tim KPK menemukan koper-koper merah dan kardus berisi uang tunai pecahan rupiah serta mata uang asing saat menggeledah rumah tersangka.

“Tim KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai rupiah dan valuta asing yang nilainya mencapai sekitar Rp 106,3 miliar,” katanya.

Rincian barang bukti tersebut meliputi uang rupiah senilai Rp 31,86 miliar, Dolar AS sejumlah USD 2,61 juta, Dolar Singapura sebesar SGD 1,97 juta, Rial Arab Saudi sebesar SAR 910, serta Ringgit Malaysia sejumlah MYR 81. Taufiq mencatat jumlah ini sebagai salah satu barang bukti uang tunai terbesar sepanjang sejarah OTT KPK.

Keterlibatan Berulang Korporasi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, operasi ini merupakan bentuk penindakan tegas KPK terhadap praktik komersialisasi layanan publik pertanahan. KPK juga menyoroti keterlibatan pengembang PT Summarecon Agung Tbk yang kembali terseret kasus korupsi perizinan.

“Hal ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi bukan sekadar tindakan oknum semata, melainkan bisa menjadi pola penyimpangan yang berulang kali dimanfaatkan oleh korporasi demi memuluskan ekspansi bisnis,” ujarnya.

KPK menahan kedelapan tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penyidik terus mendalami aliran dana tersebut untuk mengusut keterlibatan pihak-pihak lain maupun entitas korporasi.

(red)