Serang – Rencana Pemerintah Kota Serang merelokasi SMPN 4 ke kawasan Ciracas demi membangun gedung parkir di kawasan Royal mengundang tanda tanya besar. Sekilas, alasan mengurai kemacetan dan menata ruang tampak rasional.

Namun, ketika sekolah yang memiliki rekam jejak dan nilai sejarah panjang harus dikorbankan demi tempat parkir, ada pergeseran mendasar yang keliru dalam menentukan skala prioritas pembangunan kota.

Kekhawatiran publik ini makin beralasan ketika melihat fakta di balik perumusan kebijakan tersebut. Pemindahan SMPN 4 ternyata muncul sebagai skenario alternatif setelah permohonan penggunaan lahan BPBD ditolak.

Hal ini memberi kesan kuat bahwa fasilitas pendidikan publik hanya diposisikan sebagai opsi cadangan tatkala rencana awal pembangunan sarana penunjang kegiatan komersial menemui jalan buntu.

Padahal, sekolah bukan sekadar hamparan lahan berukuran sekian meter persegi yang mudah dipindahkan, melainkan ruang pembentuk karakter dan identitas sejarah kota yang bernilai tinggi.

Cara pandang yang mereduksi fungsi sekolah ini pada akhirnya melahirkan solusi kemacetan yang keliru skala prioritas. Menyelesaikan masalah perparkiran di kawasan komersial memang perlu, tetapi mengorbankan ikatan sejarah dan kenyamanan akses masyarakat terhadap pendidikan publik bukanlah langkah yang bijak.

Dalam tata ruang kota yang sehat dan berorientasi jangka panjang, pusat pendidikan seharusnya ditempatkan sebagai fasilitas vital yang dilindungi, bukan justru digusur untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis di sekitarnya.

Oleh karena itu, janji Pemkot Serang untuk melakukan kajian dampak sosial dan kelayakan lingkungan harus dikawal ketat agar tidak sekadar menjadi formalitas administratif untuk memuluskan proyek. Suara para alumni, tenaga pengajar, wali murid, hingga masyarakat sekitar harus didengar secara terbuka.

Pemkot Serang sebaiknya berfokus mencari rekayasa lalu lintas atau lahan alternatif lain yang tidak mengusik ruang belajar. Bagaimanapun juga, fasilitas pendidikan harus tetap berada di barisan depan prioritas kota, bukan mengalah pada urusan lahan parkir.

Penulis: Febi Apiyati

(Mahasiswa Universitas Pamulang Serang Program Studi Administrasi Negara)