Serang – Pemerintah tengah menyusun peraturan presiden (Perpres) untuk mempercepat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan puluhan juta penerima. Di tengah proses penyusunan regulasi ini, Badan Gizi Nasional (BGN) juga aktif mengkaji pemberian asuransi bagi para penerima manfaat dan pekerja program MBG.

Wacana asuransi ini mengemuka seiring dengan laporan sejumlah kasus keracunan makanan yang dialami siswa penerima MBG. Lebih dari seribu kasus dugaan keracunan telah tercatat hingga Mei 2025, dan BGN menduga kurangnya pengalaman pengelolaan dapur skala besar di SPPG yang baru terbentuk menjadi salah satu pemicunya (Kompas, 8 Mei 2025).

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Program MBG BGN, Tigor Pangaribuan, menyampaikan bahwa asuransi bagi penerima manfaat sedang dalam pertimbangan, sebagaimana diungkapkan dalam diskusi publik di Jakarta pada Sabtu (10/5/2025). Namun, prioritas awal BGN adalah memberikan asuransi kepada para pekerja SPPG untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja seperti kebakaran.

Rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Jumat (9/5/2025) juga membahas berbagai aspek terkait program MBG, termasuk evaluasi kasus keracunan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya merumuskan peran setiap kementerian dan lembaga dalam program ini, mengingat urgensinya sebagai program utama pemerintah.

BGN akan terus mengumpulkan data dan mengevaluasi penyebab keracunan untuk menentukan mekanisme asuransi yang tepat bagi penerima manfaat, dengan tetap memastikan standar kualitas pangan tetap terjaga dan biaya operasional dihitung dengan cermat.