Serang – Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, saat ini tengah menghadapi krisis identitas akibat semrawutnya tata ruang publik yang kian kronis. Pendudukan trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di titik vital seperti kawasan Royal, Pasar Lama, hingga area Stadion Maulana Yusuf telah merampas hak dasar warga atas rasa aman dan nyaman.

Kondisi ini bukan sekadar masalah estetika, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan nyawa karena pejalan kaki dipaksa bertaruh nyawa di bahu jalan raya yang padat kendaraan. Kemacetan yang menjadi “makanan sehari-hari” akibat penyempitan jalan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi informal yang tidak teratur telah melampaui kapasitas infrastruktur kota. Fenomena ini memperlihatkan kontras yang tajam: di satu sisi Serang dituntut menjadi kota modern, namun di sisi lain wajah jalannya masih menyerupai pasar tumpah yang tidak terkelola.

Dari perspektif Max Weber, realitas ini menunjukkan kegagalan birokrasi Pemerintah Kota Serang dalam menjalankan proses rasionalisasi dan menerapkan otoritas legal-rasional. Weber menjelaskan bahwa masyarakat modern seharusnya diatur oleh sistem yang rasional, efisien, dan berlandaskan hukum yang konsisten. Namun, pola penertiban “kucing-kucingan” yang selama ini dilakukan menunjukkan bahwa birokrasi kita belum mencapai “Tipe Ideal” (Idealtypus), di mana aturan seharusnya ditegakkan secara impersonal dan objektif.

Masalah ini mencerminkan adanya disfungsi birokrasi yang terjebak dalam tindakan tradisional atau afektif, bukannya tindakan rasional-instrumental yang berorientasi pada tujuan jangka panjang. Tanpa adanya hierarki dan pengawasan yang tegas, kebijakan tata kota hanya akan menjadi aturan di atas kertas tanpa dampak nyata pada keteraturan sosial di lapangan.

Pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penggusuran tanpa memberikan solusi alternatif yang manusiawi bagi para pelaku ekonomi informal. PKL adalah bagian penting dari roda ekonomi rakyat yang membutuhkan ruang untuk bertahan hidup, sehingga ketegasan aturan wajib dibarengi dengan penyediaan lokasi relokasi yang strategis dan layak.

Polemik penataan di kawasan Stadion yang sempat memanas baru-baru ini harus menjadi pelajaran bahwa kebijakan tanpa perencanaan pusat kuliner atau pasar yang representatif hanya akan melahirkan konflik sosial baru.

Menata Kota Serang berarti harus mampu menyelaraskan antara rasionalitas ekonomi pedagang kecil dengan rasionalitas tata ruang publik, sehingga tercipta harmoni antara hak mencari nafkah dengan hak warga atas infrastruktur yang fungsional.

Keberhasilan penataan kota ini dalam jangka panjang akan menjadi indikator utama kemajuan Kota Serang sebagai pusat pemerintahan dan budaya di Provinsi Banten.

Visi pemerintah yang jelas dan strategi yang konsisten sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menarik minat investasi. Kota yang nyaman, aman, dan ramah pejalan kaki adalah fondasi utama bagi ibu kota yang modern dan berwibawa.

Jika proses rasionalisasi birokrasi ini berhasil dijalankan dengan penuh komitmen, maka Kota Serang tidak hanya akan menjadi sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi ruang publik yang memanusiakan warganya. Saatnya beranjak dari ketidakteraturan menuju peradaban kota yang lebih baik, lebih maju, dan bermartabat bagi masa depan seluruh masyarakat Serang.

Penulis : Gina Rana

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang