Jakarta – Partai Buruh menyelanggarakan Kongres IV pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. Kongres diikuti perwakilan dari 34 provinsi. Said Iqbal didapuk jadi Presiden Partai Buruh periode 2021-2026.

Sedangkan Wakil Presidennya adalah Agus Supriyadi, Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli, Bendahara Umum Luthano Budyanto. Sementara itu, Sonny Pudjisasono sebagai Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat), Agus Ruli Ardiansyah sebagai Ketua Majelis Nasional dan Riden Hatam Aziz sebagai Ketua Mahkamah Partai.

“Posisi lengkap kepengurusan Partai Buruh akan disusun oleh tim formatur paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan kongres,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal melalui keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Konstituen Partai Buruh, kata Iqbal adalah buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, buruh tani, buruh nelayan, buruh guru, buruh migran, TKW, pekerja rumah tangga, supir angkot, supir truk, supir bus, supir kendaraan darat laut udara, pengemudi ojek, pedagang pasar, ibu jamu gendong, ibu pedagang sayur, tukang becak, PKL, pedagang asongan, pelaku UMKM, pelaku multi level marketing, kelompok masyarakat miskin desa, kelompok masyarakat miskin kota, anak muda pencari kerja, mahasiswa dan pelajar yang akan memasuki dunia kerja, anak band, seniman, olahragawan, kaum cerdik pandai dan sarjana yang menginginkan terwujudnya azas negara sejahtera, kaum masyarakat marjinal yang terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan kalangan rakyat jelata yang lainnya.

“Disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja adalah pemicu lahirnya Partai Buruh,” kata Said Iqbal. Partai ini diklaim dilahirkan untuk berjuang di parlemen agar tidak terulang kembali kasus seperti omnibus law.

“Bahkan partai buruh akan berjuang membatalkan omnibus law,” tegasnya.

Dia melanjutkan, semua negara industri pasti memiliki partai buruh sebagai partai klas pekerja yang menggagas terwujudnya walfare state atau negara sejahtera.

“Gerakan buruh, serikat tani, serikat nelayan, forum guru honor, gerakan HAM, masyarakat adat, PKL, bidan, pelaku koperasi UMK, MLM, ojek dan sopir angkot, pedagang pasar, dan masyarakat kecil lainnya, selain bergerak di aksi lapangan juga masuk ke parlemen untuk menyuarakan aspirasasinya dalam mengimbangi kepentingan pemodal,” kata Said Iqbal.

Hasil kongres memutuskan, lanjutnya, sistem keungan Partai Buruh menggunakan sistem iuran dari 10 juta buruh yang masuk dalam keanggotaan tahap pertama.

“Kongres sudah memutuskan, keuangan partai buruh adalah sistem iuran. Di mana untuk tahap pertama, dari 10 juta buruh, tani, nelayan, guru, dan keluarganya, yang menjadi anggota serikat buruh dan serikat tani; Partai Buruh akan mendidik 100 ribu kader militan dan wajib membayar iuran 50 ribu rupiah setia bulan,” kata dia.

(red)