Serang – Lembaga-lembaga negara terutama aparat penegak hukum diminta netral pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2024. Relawan Ganjar Pranowo di Banten menyerukan agar lembaga negara dan aparat penegak hukum netral dalam Pilpres 2024.

Koordinator relawan Ganjar Jawara, Rudi Hermawan, mengatakan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan calon Presiden atau Wakil Presiden yang usianya belum genap 40 tahun asal pernah menjabat sebagai kepala daerah bisa maju di Pilpres 2024, dinilai sebagai sinyal ketidaknetralan lembaga negara. Menurut Rudi, realita ini bisa berefek pada lembaga negara lain terutama aparat penegak hukum lain.

“Pesan kepada semua relawan Ganjar Pranowo agar dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 nanti, relawan Ganjar tidak hanya fokus pada sosialisasi Ganjar kepada masyarakat, tapi juga ikut mengambil peran untuk menjadi kontrol terhadap alat-alat negara atau lembaga-lembaga negara, terutama lembaga atau aparat penegak hukum, mereka harus benar-benar netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 nanti,” kata Rudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/10/2023).

Menurutnya, lembaga-lembaga negara mestinya menjaminkan diri bahwa mereka netral dalam Pilpres 2024. Lembaga negara dan aparat penegak hukum yang menjadi instrumen negara jangan dijadikan instrumen kekuasaan demi meloloskan salah satu pasangan calon.

“Alat-alat negara ini harus dipastikan benar-benar terjamin netralitasnya jangan sampai menjadi alat atau instrumen kekuasaan, ikut menjadi relawan atau tim sukses bagi salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden,” katanya.

Rudi membeberkan alasan mengapa lembaga negara terutama aparat penegak hukum penting untuk diwaspadai. Menurutnya, aparat penegak hukum punya daya tekan ke warga untuk mengajak terlebih memaksa memilih salah satu pasangan calon.

“Kenapa aparat hukum menjadi lembaga yang sangat perlu diwaspadai oleh relawan Ganjar, harus dikontrol netralitasnya, karena mereka adalah lembaga yang memiliki posisi tekan, jangan sampai kekuasaan yang melekat pada mereka dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat, dijadikan alat untuk menekan rakyat untuk memilih salah satu calon yang mereka dukung untuk kepentingan kekuasaan atau deal-deal kekuasaan,” ujarnya.

Instrumen negara dipandang sebagai bagian dari infrastruktur negara demokrasi. Melalui instrumen megara itu, demokrasi bisa berjalan sesuai koridor jika aparat penegak hukum netral dan mampu ikut mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

“Mereka semua terutama aparat penegak hukum harus menjadi faktor penguat, bagaimana kualitas sistem demokrasi di Indonesia bisa lebih baik, bisa lebih bagus, dan bisa lebih fair, karena sedikit saja lembaga negara atau aparat penegak hukum tergelincir ikut cawe-cawe dukung mendukung kepada salah satu calon, maka demokrasi di negara ini akan mengalami kemunduran dan kerusakan,” tuturnya.

Rudi mengajak relawan-relawan Ganjar Pranowo tidak hanya sosialisasi soal Capres-Cawapres, tapi juga dapat menjadi agen kontrol terhadap lembaga-lembaga negara terutama aparat penegak hukum agar tak melenceng dari amanat konstitusi.

“Sekali lagi saya berpesan, relawan Ganjar pranowo tidak hanya fokus kepada sosialisasi capres tapi juga harus memastikan menjadi kontrol terhadap lembaga-lembaga negara, terutama aparat hukum, agar mereka benar-benar netral dalam pemilu pemilu tahun 2024 nanti. Jangan takut menyampaikan kebenaran, karena kedaulatan ada di tangan rakyat,” katanya.