Serang – Aktivis lingkungan di Banten menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 belum mengarah ke ekonomi hijau atau green economy. Para aktivis mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

“Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Namun kenyataan di lapangan berbeda pemerintah seolah lupa dengan peraturan yang sudah disahkan atau dibuat. Karena dalam upaya tindakan dan aksi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah lemah dalam menangani atau mitigasi iklim,” kata Koordinator Pena Masyarakat, Madhaer Effendi di Kota Serang, Sabtu (6/11/2021).

Merujuk Perjanjian Iklim Paris 2015, Indonesia turut serta berkomitmen untuk mengurangi krisis iklim. Namun, kata Aeng, sapaan Madhaer, pemerintah belum menunjukkan komitmennya untuk mengurangi krisis iklim yang berdampak pada bencana ekologi.

“Faktanya, pemerintah hari ini terkesan abai terhadap permasalahan iklim yang terjadi, dengan melihat tidak adanya peran pemerintah dalam melakukan upaya ataupun tindakan untuk menuju perubahan iklim yang lebih baik. Tentu ini menjadi bahan evaluasi terhadap pemerintah yang sampai ini hanya berdiam diri dan terus melakukan perusakan dan eksploitasi lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada iklim,” ujarnya.

Aeng menuturkan, Indonesia masuk dalam 10 besar negara-negara penyumbang emisi karbon. Massifnya penggunaan bahan bakar fosil jadi kritik tersendiri terhadap komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

“Kita tahu bahwa emisi karbon merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Emisi karbon dapat menyebabkan dampak besar seperti perubahan iklim yang tak menentu yang dapat mengakibatkan banjir, kelaparan, hingga ketidakstabilan ekonomi,” tuturnya.

Untuk itu, para aktivis meminta pemerintah segera mewujudkan komitmennya untuk menurunkan 29 persen emisi karbon sesuai target yang dicanangkan.

“Maka kita perlu mendorong pemerintah dalam upaya melakukan tindakan serius dalam upaya mitigasi iklim yang dampaknya saat ini kerusakan ekologi mulai terasa dan ini pada akhirnya akan berdampak pada keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

(zka/red)