Serang – Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir 2025 tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana musiman semata. Peristiwa ini merupakan alarm keras atas kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan dan Infrastruktur tata ruang secara berkelanjutan.

Berbagai video yang beredar di media sosial memperlihatkan puluhan ribu rumah warga terendam, akses jalan utama terputus, serta aktivitas ekonomi masyarakat mati total.

Masyarakat tidak hanya menjadi korban hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir, tetapi juga korban mendapatkan minimnya langkah antisipasi yang seharusnya telah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Persoalan banjir di Sumatera berkaitan erat dengan kerusakan daerah aliran sungai, alih fungsi lahan secara besar-besaran, penebangan hutan, serta pembangunan infrastruktur yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Ironisnya, anggaran pembangunan fisik terus meningkat setiap tahun, namun perbaikan sistem drainase perkotaan nyaris tidak tersentuh. Sungai dibiarkan dangkal akibat sedimentasi, kanal tidak dibersihkan secara rutin, dan tata ruang kawasan rawan banjir tidak dievaluasi secara serius. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prioritas anggaran dan kebutuhan nyata masyarakat.

Situasi menjadi semakin memprihatinkan ketika masyarakat justru bergerak lebih cepat dibandingkan pemerintah. Saat banjir datang, warga bergotong royong membangun tanggul darurat, mengevakuasi lansia dan anak-anak, serta menyelamatkan dokumen penting. Sementara itu, pemerintah daerah baru mulai merespon dengan alasan “masih mengumpulkan data”. Pola respon yang lambat seperti ini menimbulkan kekecewaan publik.

Kerusakan lingkungan semakin parah oleh pemerintah yang melakukan kebijakan alih fungsi lahan, termasuk penebangan hutan yang digantikan dengan perkebunan seperti menanam pohon sawit yang mengakibatkan tanah kekurangan menyerap air, sehingga banjir tidak lagi dapat dihindari. Bencana yang terjadi tahun ini bukan semata bencana alam, melainkan bencana akibat ulah manusia dan kegagalan tata kelola pemerintahan.

Fakta bahwa informasi banjir lebih dahulu viral di media sosial dibandingkan laporan resmi pemerintah daerah menunjukkan lemahnya sistem mitigasi dan komunikasi krisis. Pemerintah seolah selalu berada satu langkah di belakang masyarakatnya sendiri.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, banjir tidak lagi menjadi ancaman tahunan, melainkan bencana nasional yang perlahan menghancurkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah harus berhenti menunda dengan alasan masih mengumpulkan data seharusnya mulai mendengar suara rakyat, mengevaluasi kebijakan tata ruang, serta memperbaiki pengelolaan lingkungan secara nyata dan terukur.

Fenomena banjir 2025 seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar berita viral yang dilupakan setelah air surut.

Penulis: Ananda Marisa Maharani

Mahasiswa Universitas Pamulang PSDKU Serang