Serang – Banjir yang kembali melanda berbagai wilayah di Sumatra bukan sekadar bencana alam, melainkan cermin dari persoalan struktural dalam tata kelola lingkungan. Curah hujan tinggi memang menjadi pemicu, tetapi kerusakan daerah aliran sungai, deforestasi, dan alih fungsi lahan menunjukkan adanya kegagalan dalam mengatur hubungan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik.

Dalam pemikiran Adam Smith, kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh kepentingan individu seharusnya tetap dikendalikan oleh nilai moral melalui konsep impartial spectator. Artinya, manusia tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain. Namun, realitas di Sumatra justru menunjukkan sebaliknya. Aktivitas ekonomi, seperti pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam, sering berjalan tanpa pertimbangan sosial dan ekologis.

Adam Smith juga menekankan bahwa peran negara sangat penting dalam menyediakan public goods dan melindungi kepentingan umum. Lingkungan hidup, sungai, dan hutan adalah bentuk kepentingan publik yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Ketika negara gagal mengawasi dan mengatur, kepentingan individu dan korporasi justru mendominasi, sementara masyarakat menanggung risiko banjir secara kolektif.

Fenomena banjir di Sumatra menunjukkan bahwa invisible hand tidak selalu bekerja secara ideal. Tanpa regulasi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten, pasar justru menghasilkan eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, banjir menjadi bukti bahwa kebebasan ekonomi tanpa kendali moral dan kebijakan publik yang kuat justru melahirkan ketidakadilan sosial.

Dengan demikian, banjir di Sumatra seharusnya menjadi momentum refleksi atas relevansi pemikiran Adam Smith. Pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan peran negara yang kuat. Jika tidak, maka kepentingan ekonomi jangka pendek akan terus mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Penulis: Siti Rohayati

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara- Universitas Pamulang Kampus Serang