Serang – Pemikiran Adam Smith kerap dipuji sebagai fondasi ekonomi modern. Namun, menjadikannya rujukan utama bagi kebijakan ekonomi Indonesia adalah kekeliruan. Persoalan ekonomi Indonesia hari ini bukan terletak pada kurangnya “moral pasar”, melainkan pada ketidaksesuaian kapitalisme dengan jati diri dan konstitusi bangsa.

Sejak awal, Indonesia tidak dibangun sebagai negara kapitalis. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, yang menolak ekonomi berbasis persaingan bebas dan menekankan kerja sama serta kepemilikan bersama sebagai jalan menuju kesejahteraan.

Bagi Bung Hatta, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan alat perjuangan ekonomi rakyat. Koperasi lahir dari kesadaran bahwa rakyat kecil tidak mungkin diserahkan pada mekanisme pasar yang didominasi modal besar. Di sinilah perbedaan mendasar dengan kapitalisme Adam Smith: kapitalisme menempatkan individu dan modal sebagai penggerak utama, sementara ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.

Ketimpangan ekonomi, kartel, dan dominasi korporasi besar bukanlah penyimpangan dari sistem pasar, tetapi konsekuensi alami kapitalisme. Kasus kartel minyak goreng pada 2022 menunjukkan bagaimana kepentingan keuntungan dapat mengalahkan kepentingan rakyat. Bung Hatta telah lama mengingatkan bahwa jika produksi dan distribusi dikuasai segelintir orang, maka penderitaan rakyat adalah keniscayaan.

UMKM yang disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional pun menghadapi masalah struktural. Mereka bukan kekurangan semangat, melainkan kalah akses modal, teknologi, dan pasar. Mendorong UMKM bersaing bebas dengan korporasi besar justru memperlebar jurang ketimpangan. Bung Hatta menawarkan jalan lain: koperasi sebagai wadah kolektif, agar pelaku kecil memiliki posisi tawar yang adil dan tidak berjalan sendiri menghadapi kekuatan modal besar.

Pendidikan dan kesejahteraan sosial juga tidak boleh dipandang sekadar sebagai penunjang produktivitas ekonomi. Bagi Bung Hatta, pembangunan manusia adalah tujuan, bukan alat. Ketika bantuan pendidikan dipangkas demi alasan efisiensi anggaran, yang dikorbankan bukan hanya angka ekonomi, tetapi masa depan bangsa.

Indonesia tidak membutuhkan kapitalisme yang diberi sentuhan etika. Yang dibutuhkan adalah ekonomi kerakyatan ala Bung Hatta, di mana koperasi diperkuat, negara hadir aktif mengelola sumber daya strategis, dan pasar ditempatkan sebagai alat bukan tujuan.

Kesejahteraan tidak lahir dari persaingan bebas semata, tetapi dari gotong royong, keadilan sosial, dan keberpihakan pada rakyat banyak. Inilah semangat ekonomi kerakyatan yang bukan hanya relevan, tetapi mendesak untuk dihidupkan kembali hari ini.

Penulis: Sudirman, Anggota aktif lembaga Penelitian LKISTEB dan Gigantik.id