ads

Cilegon – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon meminta akses jalan menuju pangakalan nelayan Tanjung Peni diperbaiki. Masalahnya, akses tersebut bertahun-tahun dibiarkan tak layak.

Selain akses jalan buruk, keberadaan nelayan di Tanjung Peni terancam dengan rencana penutupan akses jalan utama oleh PT Krakatau Industrial Estate (KIEC).

“Keinginan kita yang pertama ingin pemerintah kota dan DPRD memfasilitasi mengumpulkan pihak terkait agar kepentingan nelayan di Tanjung Peni dapat diberikan akses maksimal yang baik, jalannya kan memang akan dilakukan penutupan oleh KIEC dan lokasi jalan terbarunya kurang layak dan ujung jalan ada tanah milik Krakatau Posco atau KS (Krakatau Steel) atau PCM  kan kita tidak tahu, makanya kita minta bantuan ke kepala daerah dalam hal ini Wali Kota dan DPRD, besok kita ketemu walikota insyaallah,” kata Ketua DPC HNSI Cilegon, Tatang Tarmidzi usai rapat dengar pendapat di DPRD Cilegon, Kamis (25/6/2021).

Kondisi akses jalan tak layak dan belum dapatnya kepastian bagi nelayan, kata Itang, sudah terjadi sejak 2011 lalu. Artinya, nasib nelayan terombang-ambing selama 10 tahun untuk persoalan akses jalan dan tempat tambat kapal.

“Bisa dilewati tapi pada situsi tertentu karena kalo ujan itu kan becek, kemudian kendaraan roda empat gabisa lewat, kalo roda dua kadang-kadang suka kepeleset, belum lagi kalo ujan airnya suka naik,” kata dia.

“Kondisinya sudah terombang ambingnya bertahun tahun pastinya, dari 2011 pindah ke sana pindah ke sini. Kemarinnya ke Cabot, sekarang pindah lagi akesnya ke Osaka. Ini menimbulkan kebimbangan oleh nelayan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, lanjut Itang, nasib nelayan di Cilegon kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah sekitar 20 tahun ke belakang. Terlebih, keberadaan nelayan di Cilegon terancam dengan makin massifnya pembangunan pabrik yang notabene dibangun di pinggir pantai.

“Saya kira selama 20 tahun ini belum ada pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap nelayan, bantuan atau akses titik tambaknya pun tidak diakui, kecuali PLTU 9-10 itukan difasilitasi oleh Indonesia Power. Hampir semuanya itu bersinggungan dengan lahan milik industri,” ujar Itang.

Untuk itu, Itang meminta pemerinfah daerah baik eksekutif maupun legislatif memperhatikan lebih jauh terhadap eksistensi nelayan di Cilegon. Kondisi nelayan yang makin terancam dan kurangnya perhatian pemerintah akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan hidup nelayan.

“Ke depan kami minta jangka panjangnya akses nelayan itu diluruskan, tapi kalo jangka pendeknya mudah-mudahan dalam satu dua minggu ini aksesnya baik walau agak mutar,” katanya.

(qbl/red)