Serang – Pasar Ciherang yang berada di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, merupakan penggerak utama ekonomi rakyat. Setiap harinya, pasar ini menjadi pusat aktivitas warga, mulai dari transaksi kebutuhan pokok hingga tempat penghidupan bagi pedagang kecil.

Namun di balik aktivitas ekonominya, pasar Ciherang juga masih menghadapi berbagai masalah lama terkait ketertiban umum, seperti parkir liar, pedagang kaki lima yang berjualan di luar area resmi, sampah menumpuk, dan kemacetan yang mengganggu lalu lintas.

Dalam konteks inilah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi sangat penting. Sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP memiliki tugas untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang mengatur ketertiban umum dapat dijalankan dengan baik. Namun, bagaimana sebenarnya efektivitas peran Satpol PP di lapangan, khususnya di Pasar Ciherang?

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP memang kerap menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ketegasan aparat diperlukan untuk menjaga ruang publik tetap tertib dan nyaman bagi semua. Di sisi lain, pendekatan yang terlalu represif berisiko menimbulkan gesekan sosial, terutama jika dilakukan tanpa komunikasi yang memadai.

Sudah saatnya Satpol PP mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis. Sosialisasi sebelum tindakan, penyediaan tempat relokasi bagi pedagang terdampak, hingga koordinasi lintas instansi seperti dinas pasar dan dinas perhubungan adalah langkah yang perlu diutamakan. Ketertiban yang dibangun bukan semata-mata soal aturan, tetapi tentang keadilan sosial dan keberpihakan pada kepentingan bersama.

Tak kalah penting, Pemerintah Kabupaten Serang harus memberikan dukungan nyata, baik dari sisi kebijakan maupun fasilitas. Tanpa dukungan tersebut, Satpol PP hanya akan bergerak dalam ruang sempit, reaktif terhadap masalah, tanpa strategi penataan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, penegakan ketertiban di Pasar Ciherang adalah tanggung jawab kolektif. Satpol PP sebagai pelaksana, pemerintah sebagai pengarah kebijakan, dan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra. Jika ketiganya dapat bersinergi, maka pasar bukan hanya akan menjadi pusat ekonomi rakyat, tapi juga cermin dari tata kelola kota yang tertib, aman, dan berdaya saing.

Kesimpulan
Untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Pasar Ciherang, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu diperkuat secara strategis dan berkelanjutan. Penataan pasar tidak hanya memerlukan tindakan penertiban yang tegas, tetapi juga pendekatan humanis yang melibatkan pedagang, masyarakat, serta instansi terkait. Dengan koordinasi yang baik, dukungan regulasi yang jelas, dan pengawasan yang konsisten, Satpol PP dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pasar yang tertib, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kecamatan Cikande.

Penulis:

Dinda Aulia (Mahasiswi Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang Kampus Serang)
Angga Rosidin ( Dosen Pembimbing )
Zakaria Habib Al-Ra’zie ( Kaprodi )

Referensi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP Mengatur tentang standar kerja, pendekatan penindakan, dan pentingnya koordinasi lintas sektor.
Laporan Dinas Satpol PP Kabupaten Serang