Jakarta – Mudik Lebaran 2021 dilarang oleh pemerintah. Larangan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Keputusan larangan mudik disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3).

Pemerintah berasalan, pandemi Corona belum usai, angka penuralan dan kematian COVID-19 terjadi kenaikan setelah beberapa kali pemerintah memperbolehkan libur panjang.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2021 di kantor Kemenko PMK yang dipimpin oleh Menko PMK selaku ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, serta hasil konsultasi dengan presiden maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” ujar Muhadjir, Jumat (26/3/2021).

Larangan mudik berlaku bukan hanya bagi ASN, TNI/Polri, pekerja BUMN maupun swasta. Tapi berlaku bagi semua warga negara Indonesia.

“Berlaku untuk seluruh asn, tni, polri, bumn, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat,” kata dia.

Selanjutnya, lanjut Muhadjier, aturan teknis terkait larangan mudik Lebaran 2021 akan diatur oleh kementerian atau lembaga terkait. Aparat keamanan akan melakukan langkah-langkah pengawasan soal larangan ini.

“Aturan-aturan yang menunjang peniadaan Mudik, akan diatur oleh kementerian lembaga terkait, termasuk satgas covid-19 dan didalamnya akan diatur mengenai langkah-langkah pengawasannya oleh TNI-POLRI, kementerian perhubungan, pemda dan lain-lain,” katanya.

Meski mudik ditiadakan, namun masyarakat tetap bisa menikmati cuti bersama Idul Fitri. “Cuti bersama Idul Fitri, satu hari tetap ada, namun tidak boleh ada aktifitas mudik,” kata dia.