Serang – Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan profesional, kualitas kinerja aparatur pemerintah menjadi sorotan utama masyarakat. Salah satu instansi yang memiliki peran vital dalam kehidupan kota adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang yang menangani berbagai urusan transportasi, rekayasa lalu lintas, hingga pelayanan publik di bidang perhubungan. Namun, kualitas pelayanan tentu tidak dapat dilepaskan dari kondisi internal pegawai, khususnya motivasi kerja yang mereka miliki.

Melalui analisis data kuantitatif terhadap 49 pegawai Dishub Kota Serang, muncul temuan menarik yang mempertegas pandangan bahwa motivasi kerja bukan hanya sulit diukur, tetapi juga sangat menentukan produktivitas pegawai. Bahkan, dapat dikatakan bahwa motivasi adalah “mesin penggerak” yang menentukan apakah birokrasi dapat berjalan dengan baik atau justru stagnan.

Data menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata 3,64 dari skala 1–5. Sekilas, capaian ini tampak menggembirakan. Namun, tingginya motivasi tersebut ternyata tidak sepenuhnya sejalan dengan tingkat produktivitas pegawai, yang justru lebih rendah dengan rata-rata 2,67.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kemauan bekerja dan hasil kerja yang dicapai. Berbagai faktor eksternal dapat menjadi penyebabnya, mulai dari kualitas fasilitas kerja, efektivitas kepemimpinan, beban kerja yang tidak proporsional, hingga budaya kerja birokratis yang sering kali membatasi fleksibilitas pegawai dalam mengoptimalkan kinerja.

Meskipun demikian, analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan kuat antara motivasi dan produktivitas, di mana motivasi berkontribusi sebesar 35% terhadap peningkatan produktivitas pegawai. Persentase ini cukup signifikan mengingat kompleksitas lingkungan kerja birokrasi.

Lebih lanjut, hasil regresi memperlihatkan bahwa setiap kenaikan satu poin motivasi mampu meningkatkan produktivitas sebesar 0,84 poin. Temuan ini menegaskan bahwa sedikit perubahan dalam sistem penghargaan, pola komunikasi, atau gaya kepemimpinan dapat menghasilkan dampak nyata terhadap kinerja pegawai.

Fenomena ini menunjukkan bahwa motivasi tidak hanya menjadi faktor psikologis, tetapi juga komponen strategis yang sangat berpengaruh terhadap output sebuah instansi pemerintah. Namun, sayangnya motivasi sering kali tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Pada konteks Dishub Kota Serang, diperlukan pendekatan manajerial baru untuk menghadapi tuntutan birokrasi modern.

Motivasi kerja tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh kejelasan tugas, apresiasi pimpinan, dan lingkungan kerja yang kondusif. Di sisi lain, produktivitas aparatur tidak akan meningkat tanpa dukungan fasilitas dan struktur kerja yang memadai, sehingga pegawai yang sebenarnya memiliki motivasi tinggi justru berisiko stagnan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi semestinya dimulai dari aspek yang paling mendasar, yaitu manusia itu sendiri.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat ditegaskan bahwa peningkatan motivasi kerja pegawai Dishub Kota Serang tidak boleh lagi dipandang sebagai isu pelengkap, melainkan strategi utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain adalah penguatan sistem penghargaan baik formal maupun informal, peningkatan kualitas komunikasi antara pimpinan dan pegawai, penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, perbaikan fasilitas serta lingkungan kerja, dan penciptaan budaya organisasi yang lebih suportif, terbuka, dan profesional.

Jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, peningkatan motivasi tidak hanya akan tercapai, tetapi juga akan memberikan dampak signifikan bagi kualitas layanan yang diterima masyarakat sebagai pengguna layanan Dishub.

Data menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas pegawai di Dinas Perhubungan Kota Serang. Hal ini mempertegas bahwa peningkatan kinerja aparatur negara tidak dapat dipisahkan dari aspek motivasional.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi di tingkat kota harus dimulai dari pembenahan aspek internal organisasi khususnya motivasi pegawai agar pelayanan publik benar-benar dapat meningkat dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, pembangunan transportasi tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan motivasi manusia yang mengelolanya.

Penulis: Silva Pebria Wibawani

Mahasiswa Universitas Pamulang Kampus Serang, Prodi Administrasi Negara