Jakarta – DPR RI berencana merevisi UU Pers No. 22 Tahun 2022. Namun, rancangan RUU Penyiaran ini masih dalam proses harmonisasi di Baleg DPR RI. Revisi ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar dan jurnalis.

Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Andalas (Unand), M.A. Dalmenda, menilai revisi ini membatasi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan melanggar kemerdekaan pers.

Menurutnya, revisi ini mengekang kebebasan berekspresi dan membatasi penerimaan informasi.

RUU ini melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, yang dianggap mengekang kemerdekaan pers. Jurnalisme investigasi penting untuk mengungkap fakta dan kebenaran.

Selain itu, RUU ini juga akan mengatur penyelesaian jurnalistik oleh KPI, yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan Dewan Pers.

Pasal 50B ayat (2) huruf c bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak atas informasi juga membatasi ruang kritik terhadap pemerintah dan institusi lainnya.

Penolakan terhadap revisi UU Penyiaran juga terjadi di Kota Malang. Puluhan jurnalis berunjukrasa di depan DPRD Kota Malang pada 17 Mei 2024.

Mereka menuntut agar DPR mencabut RUU Penyiaran karena dinilai berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan pers.

Dalmenda berharap organisasi profesi wartawan dan Dewan Pers dapat mempertahankan fungsi pers sebagai kontrol sosial dan menolak revisi UU Penyiaran yang membatasi kebebasan pers.