Jakarta – BPJS Kesehatan akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada tahun 2025. Hal ini menuai sorotan, namun diklaim bahwa sistem ini tidak akan menghapus kelas iuran peserta.

Sistem iuran BPJS Kesehatan saat ini menggunakan asas gotong royong, di mana peserta kaya membantu peserta miskin melalui subsidi silang.

Besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini bervariasi tergantung kelasnya:

• Kelas 1: Rp150.000 per orang per bulan
• Kelas 2: Rp100.000 per orang per bulan
• Kelas 3: Rp35.000 per orang per bulan (subsidi Rp7.000 dari pemerintah)

Iuran untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah.

Iuran untuk pekerja dibagi antara pemberi kerja dan peserta:

• PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non PNS: 4% dibayar pemberi kerja, 1% dibayar peserta
• BUMN, BUMD, Swasta: 4% dibayar pemberi kerja, 1% dibayar peserta

Iuran untuk keluarga pekerja dibayarkan oleh peserta.

Iuran untuk veteran dibayarkan oleh pemerintah.

Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan, namun denda akan dikenakan jika peserta tertunggak lebih dari 45 hari dan ingin menggunakan layanan rawat inap.

Denda dihitung berdasarkan biaya diagnosa awal dan jumlah bulan tertunggak, dengan maksimum Rp30 juta.

Pembayaran denda untuk peserta PPU ditanggung oleh pemberi kerja.