Serang – Industri tekstil Indonesia dihantam badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berakibat pada 13.800 karyawan dari 10 perusahaan kehilangan pekerjaan dalam kurun Januari hingga awal Juni 2024. Penurunan permintaan pasar dalam dan luar negeri, gempuran produk impor ilegal, dan tingginya biaya operasional menjadi faktor utama di balik badai PHK ini.

Dikutip dari detik.com, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menjelaskan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi persoalan menurunnya permintaan dan maraknya impor tekstil ilegal. Meskipun revisi Permendag 36/2023 membuka peluang impor bahan baku, industri TPT membutuhkan solusi khusus karena permasalahannya terletak pada produk jadi.

Shinta memperkirakan badai PHK akan terus berlanjut secara bertahap karena tingginya biaya operasional dan lesunya permintaan. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada industri TPT dengan memprioritaskan penggunaan bahan baku dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ether Dwi Astuti mengamini bahwa industri TPT perlu bertransformasi dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan berfokus pada peningkatan nilai tambah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan data bahwa 10 perusahaan tekstil telah melakukan PHK massal sejak awal tahun, dengan enam di antaranya karena penutupan pabrik dan sisanya karena efisiensi. Ia menduga jumlah pekerja yang terkena PHK sebenarnya lebih tinggi karena tidak semua perusahaan terbuka mengenai langkah PHK.