Cilegon – Komisi II DPRD Kota Cilegon melaksanakan agenda rapat dengar pendapat terkait kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Cemindo Gemilang. Legislator merekomendasikan agar persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Cemindo Gemilang diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, mengatakan, kedua belah pihak baik karyawan maupun perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme resmi.

“Kita sepakat menempuh jalur-jalur sesuai prosedur. Ada bipartit, dilanjut tripartit, kemudian ke persidangan. Sambil menunggu hasil dari proses tersebut, kedua belah pihak punya kewajiban masing-masing,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Fauzi mengatakan, Komisi II bakal melakukan pengawasan agar persoalan tersebut tidak semakin menambah angka pengangguran di Kota Cilegon. Fauzi juga meminta PT Cemindo Gemilang menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai dasar kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.

“Supaya ketika nanti terjadi masalah, dalam tanda kutip bisa diselesaikan oleh serikat dan manajemen secara langsung,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Hidayatulloh, menekankan agar PT Cemindo Gemilang tidak melakukan rekrutmen baru selama proses penyelesaian berlangsung.

“Intinya jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja. Itu yang saya tekankan kepada PT Cemindo,” kata dia.

Hidayatulloh juga berharap agar Disnaker Kota Cilegon lebih aktif melakukan koordinasi dengan industri untuk mencegah terjadinya PHK.

“Tentunya harapan kami, baik perusahaan baru maupun yang sudah berjalan, apabila ada penambahan karyawan, kami harapkan ada koordinasi dengan Disnaker dan mengutamakan masyarakat Cilegon,” tuturnya.

(adv)