Jakarta – Industri tekstil Indonesia kembali diwarnai kabar duka. Semakin banyak pabrik tekstil yang terpaksa tutup akibat penurunan drastis pesanan, bahkan hilangnya order sama sekali. Hal ini mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.

ads

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. “Pabrik tekstil tutup bertambah lagi. PT S. Dupantex di Pekalongan, Jawa Tengah, baru saja melakukan PHK terhadap 700 orang pekerja pada tanggal 6 Juni kemarin,” ungkap Ristadi kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/6/2024).

Menurut Ristadi, PT S. Dupantex hanyalah satu contoh dari banyak pabrik tekstil yang mengalami nasib serupa. Sejak awal tahun 2024, tercatat beberapa pabrik tekstil lainnya juga telah melakukan PHK dengan jumlah yang signifikan, seperti:

• PT Alenatex (Jawa Barat): PHK 700 orang
• PT Kusumahadi Santosa (Jawa Tengah): PHK 500 orang
• PT Kusumaputra Santosa (Jawa Tengah): PHK 400 orang
• PT Pamor Spinning Mills (Jawa Tengah): PHK 700 orang
• PT Sai Apparel (Jawa Tengah): PHK 8.000 orang

Jumlah di atas hanya mencakup pabrik-pabrik tempat anggota KSPN bekerja. Diperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih besar, termasuk karyawan non-anggota KSPN. Ristadi memprediksi badai PHK di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) masih akan terus berlanjut.

Ristadi menuturkan, ada beberapa faktor yang memicu gelombang PHK di industri tekstil, di antaranya:

• Penurunan drastis pesanan, bahkan hilangnya order sama sekali.
• Persaingan ketat dengan produk impor TPT.
• Maraknya impor ilegal TPT yang merusak pasar domestik.

Kondisi ini berakibat fatal bagi para pekerja, di mana mereka kehilangan penghasilan dan harus mencari pekerjaan baru di tengah situasi ekonomi yang sulit. PHK massal ini juga dikhawatirkan akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Menyadari situasi yang kian mengkhawatirkan, KSPN mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah kongkret dalam mengatasi krisis ini. Ristadi mengusulkan beberapa solusi, seperti:

• Pembatasan impor TPT, kecuali bahan baku yang tidak diproduksi di Indonesia.
• Pemberantasan impor ilegal TPT.
• Pemerintah turun tangan untuk membantu industri tekstil dalam negeri.

Ristadi juga mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap isu PHK massal di industri tekstil sebagai isapan jempol. “Saat ini banyak PHK yang terjadi, banyak yang tidak lapor. Yang PHK bertahap, puluhan, belum update. Tapi lama-lama habis karyawannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ristadi mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan bahkan enggan melaporkan PHK karena takut kehilangan kepercayaan dari perbankan dan pembeli. Hal ini membuat data PHK yang sebenarnya menjadi tidak terungkap secara keseluruhan.

Menutup pernyataannya, Ristadi kembali menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah. “Industri tekstil merupakan salah satu sektor padat karya yang penting bagi perekonomian nasional. Jika dibiarkan terus menerus, dampaknya akan sangat besar,” pungkasnya.

Ristadi menceritakan pengalaman uniknya dalam menangani isu PHK di industri tekstil. Ia sering mendapat protes dan somasi dari perusahaan yang dirahasiakan PHK-nya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang enggan transparan dalam menyampaikan informasi terkait kondisi internalnya.