Cilegon – Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj berbicara soal ketimpangan yang terjadi pada sekolah swasta khususnya madrasah dan sekolah negeri. Isro menilai baik sekolah negeri maupun swasta harusnya sama-sama gratis.

Isro mengutip Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 sampai 5 yang mengamanatkan setiap anak bangsa wajib mengenyam pendidikan. Pemerintah juga diwajibkan untuk menganggarkan minimal 20 persen dari total anggarab milik pemerintah.

“Dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1-5 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang wajib belajar 12 Tahun ketika negeri tidak bisa menampung, swasta jadi tumpuan. Nah ini kan azas keberadilan harusnya dia juga gratis karena negara wajib hadir,” kata Isro, Selasa (13/8/2024).

Menurut Isro, madrasah sebagai sekolah swasta juga seharusnya mendapatkan hak yang sama seperti sekolah negeri. SPP di sekolah negeri bisa gratis, pola itu juga, lanjut Isro bisa diterapkan di sekolah swasta khususnya madrasah.

“Bagaimana madrasah? Selalu dibilang madrasah kewenangan Kementerian Agama, itu nggak salah, tapi ya itu tadi kita tarik kewenangan Kemenag itu bisa kita tarik dalam bentuk dana hibah, kita taruh di Kesra nanti diserahkan ke Kemenag, Kemenag yang mendistribusikan ke madrasah-madrasah,” tuturnya.

DPRD Cilegon dikatakan sudah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Pondok Pesantren dan Madrasah pada 2023 lalu. Namun, Perda itu belum dijalankan dan penganggarannya belum terjadi.

“Perdanya udah kita buat dari tahun lalu, sudah selesai. Realisasinya belum, penganggarannya belum, makanya itu cita-cita saya yang belum kesampaian,” katanya.

(adv)