Serang – Kejati Banten menetapkan eks Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Irfan Santoso menjadi tersabgka dalam kasus penyelewangan dana hibah Pondok Pensantren (Ponpes) tahun anggaran 2018 dan 2020. Nama Gubernur Banten Wahidin Halim disebut-sebut dalam kasus tersebut.

Pengacara tersangka Irfan, Alloy Ferdinand mengatakan, alokasi dana hibah itu atas instruksi Gubernur Banten Wahidin Halim. Klientnya merasa dikorbankan atas kasus tersebut.

“Intinya intruksi gubernur Wahidin Halim Pak Irfan berani proses itu,” kata Alloy di Serang, Jumat (22/5/2021).

Alloy mengatakan, klientnya menyarankan agar pemberian dan hibah pesantren ini dilaksanakan di anggaran tahun berikutnya lantaran sudah melampaui batas waktu.

“Yang pasti pemohon di sini FSPP telah masuk yang melanpaui waktu makanya disarankan masuk dalan anggaran berikutnya, cuma karena gubernur memerintahkan agar ini dilaksanakan secara bersama, maka ini dilaksanakan,” ujarnya.

Dari beberapa kali pertemuan dan rapat di rumah dinas Gubernur, kliennya tidak bisa menolak perintah Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menyalurkan dana hibah ke Ponpes.

“Bahkan klient kami dianggap telah mempersulit pengucuran dana hibah ini, akhirnya meminimalisir kegiatan-kegiatan ini juga dan akhirnya data itu tetap keluar,” kata dia.