Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyetujui alokasi dana sebesar Rp60 juta per rumah bagi warga yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah Pulau Sumatra. Keputusan ini diambil sebagai respons cepat pemerintah terhadap dampak masif bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Persetujuan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12) malam, melansir dari Kontan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan komprehensif dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengenai kondisi terkini serta kebutuhan mendesak para korban. Letjen Suharyanto mengungkapkan bahwa hingga Senin (8/12/2025), tercatat sebanyak 37.546 unit rumah mengalami kerusakan, mulai dari kategori rusak berat, termasuk yang tersapu total oleh banjir, hingga rusak sedang dan ringan. Data ini, menurut Suharyanto, masih bersifat sementara dan terus dalam proses pendataan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatra ini telah menimbulkan dampak yang sangat memprihatinkan. Laporan terbaru BNPB pada Senin (8/12/2025) menunjukkan bahwa jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 961 jiwa, dengan 293 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, sekitar 5.000 warga dilaporkan mengalami luka-luka. Kabupaten Agam, Aceh Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan menjadi beberapa daerah dengan jumlah korban meninggal tertinggi.

Tidak hanya hunian, infrastruktur publik juga mengalami kerusakan parah. Lebih dari 157.600 rumah rusak, di samping 1.200 fasilitas umum, 425 rumah ibadah, 199 fasilitas kesehatan, 234 gedung/kantor pemerintahan, 534 sekolah, dan 497 jembatan yang tak luput dari dampak bencana. Kerusakan infrastruktur ini secara signifikan menghambat akses distribusi bantuan dan aktivitas normal masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terisolasi akibat terputusnya jalur transportasi.

Bantuan Rp60 juta per rumah akan dialokasikan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak namun tidak memerlukan relokasi. Kepala BNPB menjelaskan bahwa nominal ini dianggap cukup, meskipun terbatas karena tidak mencakup biaya relokasi. Ia juga menambahkan bahwa penerima bantuan dimungkinkan untuk menambah dana pribadi atau dari keluarga jika ingin membangun hunian dengan kualitas yang lebih baik.

Untuk penanganan hunian sementara (huntara), Suharyanto mengusulkan agar pembangunannya dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) TNI dan Polri. Anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit huntara diperkirakan mencapai Rp30 juta, dengan fasilitas lengkap termasuk kamar mandi. Hunian sementara ini dirancang untuk digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dapat menempati hunian tetap. Sementara itu, pembangunan hunian tetap akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagi rumah yang hanya mengalami kerusakan ringan dan tidak memerlukan relokasi, perbaikan akan dilakukan langsung oleh Satgas BNPB di lapangan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp51,82 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana di Aceh dan Sumatra. Dana kolosal ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk alokasi khusus untuk bencana yang memang disiapkan setiap tahun, serta hasil efisiensi anggaran pemerintah.

(drm/red)