Cilegon – Wakil Ketua II DPRD Cilegon, Masduki menyoroti terkait pengentasan pengangguran hingga kemiskinan di Kota Cilegon. Data BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cilegon pada Agustus 2024 mencapai 6,08%.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan angka nasional 4,91%. Padahal, kata dia, 61 dari 100 penduduk usia kerja di Cilegon aktif secara ekonomi.

“Disnaker harus melakukan komunikasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Jangan sampai industri di Cilegon kekurangan SDM, sementara lulusan SMA/SMK banyak yang menganggur,” kata Masduki, Senin (29/9/2025).

Menurut politisi PAN tersebut, program pelatihan kerja mesti diupayakan berjejaring dan memiliki kepastian dengan industri di Cilegon.

“Program vokasi harus benar-benar link and match dengan kebutuhan industri, bukan sekadar pelatihan. Lalu Satpol PP harus tegas jalankan Perda yang ada,” jelasnya.

Tak hanya pengangguran, masalah kemiskinan juga jadi sorotan, persentase penduduk miskin di Cilegon hanya 3,75%, lebih rendah dari Banten (5,84%) maupun nasional (9,03%). Namun, indeks kedalaman kemiskinan (P1 = 0,44) dan keparahan (P2 = 0,07) masih menunjukkan kerentanan sosial.

“Kemudian, Dinas Sosial jangan hanya fokus pada bantuan rutin. Perlu ada program pemberdayaan yang terintegrasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Beri mereka kail, bukan hanya ikan. Program pemberdayaan harus nyata, bukan sekadar laporan seremonial,” kata Masduki.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Cilegon masih didominasi industri pengolahan (56,16%), sedangkan perdagangan hanya 12,16% dan konstruksi 7,87%. Hal ini membuat ekonomi sangat rentan terhadap gejolak global, misal ada industri barang baku eksportir ke Amerika, sementara sedang ada perang tarif dan tidak bisa ekspor akhirnya produksi menurun dan terjadi pengurangan tenaga kerja.

“Kalau industri baja atau kimia terguncang karena isu global, dampaknya pasti PHK massal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih serius dalam diversifikasi ekonomi. Kita butuh OPD yang berani mengawal sektor pariwisata, logistik, dan ekonomi digital. Jangan sampai Cilegon hanya bergantung pada satu mesin ekonomi,” kata Masduki.

Masduki menegaskan DPRD akan memperketat fungsi pengawasan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak lagi hanya membahas masalah teknis, melainkan menggali akar persoalan sistemik di setiap OPD.

“Kami akan memastikan setiap OPD memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Anggaran yang diajukan harus dibarengi komitmen perbaikan konkret. Kasus RSUD ini pelajaran berharga, bahwa janji tanpa solusi hanyalah retorika yang tidak menyelesaikan masalah masyarakat,” ujarnya.

(adv)