Serang – Pulau Greenland, wilayah otonom Denmark yang kaya akan sumber daya dan memiliki posisi strategis di Arktik, kembali menjadi pusat perhatian global. Setelah sempat memicu kehebohan pada tahun 2019 dengan tawaran akuisisi dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, isu pembelian pulau es terbesar di dunia ini kembali mengemuka di tengah spekulasi “kepresidenan kedua” Trump. Kali ini, respons dari Eropa tampak lebih terkoordinasi dan tegas, seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan kutub utara.

Pada Agustus 2019, Donald Trump secara terbuka menyatakan minatnya untuk membeli Greenland, menyebutnya sebagai “kesepakatan real estat besar” yang strategis bagi Amerika Serikat. Namun, tawaran tersebut disambut dengan penolakan keras dari pemerintah Denmark dan Greenland. Perdana Menteri Denmark saat itu, Mette Frederiksen, menyebut diskusi mengenai penjualan Greenland sebagai hal yang “absurd,” sementara pemerintah Greenland menegaskan bahwa pulau itu “tidak untuk dijual” dan “milik rakyat Greenland”. Insiden ini bahkan sempat menyebabkan pembatalan kunjungan Trump ke Denmark.

Kini, dengan skenario hipotetis kembalinya Trump ke Gedung Putih pada tahun 2025, ancaman akuisisi Greenland kembali menjadi sorotan. Trump dilaporkan memperbarui seruannya untuk mengakuisisi wilayah tersebut dan bahkan mengancam akan menganeksasinya jika tidak dapat dibeli, sebuah langkah yang akan melanggar hukum internasional. Gedung Putih bahkan tidak menampik kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mendapatkan Greenland, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Pers Karoline Leavitt.

Menanggapi ancaman yang meningkat ini, para pemimpin Eropa menunjukkan solidaritas yang kuat. Pada awal Januari 2026, sejumlah pemimpin Eropa, termasuk Presiden Prancis Macron, Kanselir Jerman Merz, dan Perdana Menteri Denmark Frederiksen, mengeluarkan deklarasi bersama yang menegaskan bahwa “keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa dan sangat penting untuk keamanan internasional dan transatlantik”. Mereka secara tegas menyatakan bahwa Greenland “milik rakyatnya” dan hanya Denmark serta Greenland yang berhak memutuskan urusan mereka.

Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah secara konsisten menyuarakan dukungan, dan kini strategi Eropa berkembang dari retorika menjadi “solidaritas pertahanan”. Sebagai respons konkret, beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Swedia, Norwegia, Finlandia, Belanda, dan Inggris telah mengerahkan kontingen militer kecil ke Greenland. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan dalih administrasi Trump yang mengklaim bahwa Greenland tidak terlindungi dari potensi serangan Rusia atau Tiongkok. Para diplomat Eropa melihat upaya Trump untuk mengambil kendali Greenland sebagai ujian eksistensial bagi aliansi NATO.