Jakarta – Hampir 10 juta, atau tepatnya 9,9 juta, pemuda Indonesia usia 15-24 tahun terjebak dalam jurang pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2023 ini bagaikan bom waktu yang siap meledak dan mengancam masa depan bangsa.

Generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung bangsa, kini tersisih di pinggiran. Mayoritas pengangguran ini adalah perempuan (5,73 juta) dan lulusan SMA (3,57 juta). Mereka tersebar di seluruh pelosok negeri, dengan 5,2 juta di perkotaan dan 4,6 juta di pedesaan.

Akar permasalahan ini tertanam kuat di dunia pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah, kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, dan mismatch antara teori dan praktik menjadi faktor utama.

“Daya saing pemuda kita jauh lebih rendah dibandingkan ASEAN lain,” kata Nailul Huda, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), kepada Katadata.co.id. “Kita tahun NEET pemuda kita termasuk lebih tinggi dibandingkan ASEAN tapi kualitas pendidikan kita sangat memprihatinkan.”

Tak hanya itu, ketidakcocokan antara industri dan pendidikan juga menjadi biang keladi. Industri kebingungan mencari tenaga kerja yang sesuai kualifikasi, sementara lulusan dalam negeri tak siap menjawab kebutuhan pasar.

“Diploma yang dibangun di suatu wilayah kadang tidak sesuai dengan sektor unggulan daerah tersebut. Akhirnya tidak terserap oleh industri,” ungkap Nailul.

Menyelamatkan generasi muda dari jurang pengangguran membutuhkan kolaborasi multi pihak. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bahu membahu.

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan, dan menciptakan lapangan kerja. Sektor swasta dapat berpartisipasi dengan membuka lapangan kerja dan menyediakan pelatihan vokasi. Masyarakat pun harus berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Kegagalan untuk bertindak akan mengakibatkan konsekuensi fatal. Pengangguran tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi, memicu kerawanan sosial, dan menghambat kemajuan bangsa.

“Potensi pemuda Indonesia tidak termanfaatkan secara optimal. Kesenjangan antar daerah semakin lebar,” tegas Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef).