Serang – Banten dikenal sebagai daerah penyangga ibu kota yang memiliki banyak sumber daya potensial dalam bidang industri, pariwisata, dan pertanian. Namun, dalam perkembangan perekonomian masih terdapat perbedaan sosial yang signifikan antara wilayah utara dan selatan. Ketidaksamaan dalam pembangunan di daerah seperti Tangerang dan Lebak menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu menghasilkan kesejahteraan yang sama.

Fenomena ini dapat dilihat dari perspektif teori sosial, yang menyatakan bahwa struktur sosial yang tidak selaras menyebabkan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat. Banten, provinsi muda yang memiliki banyak potensi, ternyata memiliki paradoks sosial. Kawasan, seperti Tangerang, telah menjadi pusat perekonomian dan bisnis utara yang berkembang pesat, namun orang-orang di wilayah selatan masih hidup dalam kemiskinan dan kesulitan untuk mencapai kemajuan.

Tulisan ini berusaha mengulas ketimpangan sosial di Banten melalui perspektif teori sosial sebagai upaya memahami akar masalah dan solusi ke depan.

Realitas Sosial di Lapangan

Bagian utara Banten, terutama Tangerang Raya, mengalami pertumbuhan pesat dengan kawasan industri, infrastruktur modern, dan akses pendidikan yang luas. Di sisi lain, masyarakat di bagian selatan, seperti Pandeglang dan Lebak, masih menghadapi masalah kemiskinan, kekurangan infrastruktur dasar, dan pendidikan yang tidak merata.

Angka kemiskinan di Lebak dan Pandeglang terus menjadi yang tertinggi di Banten, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak mencapai 8,64%, jauh di atas Kota Tangerang Selatan yang hanya 2,12%, menurut data BPS 2024, menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan ketimpangan struktural yang terus berlanjut.

Analisis Menggunakan Teori Sosial

Menurut teori struktural fungsional, ketimpangan sosial menunjukkan fungsi sosial yang tidak seimbang. Sistem sosial seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah dan pusat, tetapi ketika sebagian wilayah tertinggal, sistem menjadi tidak berfungsi. Sementara masyarakat seharusnya bekerja sama secara harmonis untuk menjaga stabilitas sosial, fungsi ini tidak berjalan dengan baik di Banten.

Menurut teori konflik Karl Marx, ketimpangan ini disebabkan oleh kelas ekonomi tertentu yang menguasai kebijakan dan sumber daya. Masyarakat pedesaan Banten tertinggal dalam distribusi hasil pembangunan, sementara daerah perkotaan menjadi pusat akumulasi modal. Dalam situasi seperti ini, masyarakat di wilayah selatan sering kali hanya menjadi penyedia tenaga kerja murah tanpa mendapatkan manfaat finansial yang sebanding.

Jika dilihat dari teori pembangunan modernisasi, Banten menghadapi tantangan klasik yaitu pembangunan yang hanya berfokus pada sektor industri dan urbanisasi tanpa memperhatikan keseimbangan wilayah. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang semakin melebar antara wilayah utara yang modern dan selatan yang tradisional.

Dampak Sosial dan Budaya

Ada dampak ekonomi, sosial, dan budaya dari ketimpangan sosial ini. Di wilayah tertinggal, masyarakat cenderung mengalami keterpinggiran sosial atau pengecualian sosial karena sulit mendapatkan akses ke pendidikan, pekerjaan yang layak, dan layanan publik. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan sosial, urbanisasi yang berlebihan, dan lebih banyak lagi kesenjangan antar kelompok masyarakat. Selain itu, nilai sosial di masyarakat pedesaan berubah karena tekanan ekonomi dan migrasi ke kota besar. Solidaritas tradisional mereka mulai hilang.

Upaya dan Solusi

Kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Provinsi Banten harus meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah selatan. Masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui pendekatan teori pembangunan partisipatif yang relevan.

Selain itu, kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan perguruan tinggi dapat mendorong inovasi sosial yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat daripada pertumbuhan ekonomi. Untuk mencegah ketimpangan semakin melebar, pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah langkah penting.

Kasus ketimpangan sosial yang terjadi di Banten menunjukkan bagaimana teori sosial berfungsi untuk menjelaskan dinamika masyarakat Indonesia. Tanpa pemerataan sosial, pembangunan yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi akan menciptakan perbedaan antara yang kaya dan miskin, dan antara pusat dan pinggiran. Selain itu, ketimpangan sosial yang terlihat di Banten menunjukkan ketidakmampuan struktur sosial untuk menjaga kesejahteraan bersama. Sebagai mahasiswa, kita harus melihat realitas sosial ini sebagai tantangan moral dan intelektual untuk berkontribusi pada transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sudah saatnya kebijakan pembangunan Banten fokus pada manusia daripada angka ekonomi.

Penulis: Ila Nurfadillah

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang Serang 

Dosen pembimbing : Angga Rosidin S.I.P., M.A.P

Kepala Program Studi : Zakaria Habib Al-Razie S.IP., M.SOS