Jakarta – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia diperingati tiap 9 Desember. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum optimal di mata masyarakat.

Predisen Joko Widodo (Jokowi) meminta agar aparat penegak hukum tak gampang berpuas diri terhadap upaya memberantas korupsi yang dilakukan di instansinya masing-masing.

“Namun, aparat penegak hukum termasuk KPK jangan cepat berpuas diri dulu karena penilian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenail hal ini,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Jokowi mengutip survei terkait penilaian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Survei membuktikan masyarakat menginginkan agar korupsi menjadi prioritas kedua yang harus seger diselesaikan.

“Dalam survei nasional bulan November yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan, urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Jokowi merinci statistik yang dilakukan aparat penegak hukum terkait pemberantasan korupsi. PAda periode Januari-November, lanjutnya Polri telah melakukan penyidikan 1.032 perkara korupsi.

“Kejaksaan pada periode yang sama telah melakukan penyidikan 1.486 perkara korupsi demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali menangani kasus korupsi seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KPK,” ujarnya.

Kasus mega korupsi Jiwasraya dan Asabri tak luputu dipaparkan Jokowi dalam pidatonya pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tersebut.

“Beberapa kasus besar juga telah ditangani secara serius, dalam kasus Jiwasraya para terpidana telah dieksekusi penjara oleh Kejaksaan dan 2 di antaranya divonis penjara seumur hidup dan aset sitaan mencapai Rp 18 triliun dirampas untuk negara,” kata dia.

“Dalam kasus Asabri, 7 terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati serta uang pengganti kerugian negara belasan triliun rupiah,” lanjutnya.

Upaya lain, kata Jokowi adalah penuntasan kasus BLBI “Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilai mencapai Rp 110 triliun rupiah dan mengupayakan tidak ada obligor dan debitur yang luput dari pengembalian dana BLBI,” tuturnya.

(red)