Serang – Pemerintah dinilai dihadapkan pada 2 pilihan sulit soal kebijakan kenaikan harga BBM. Pilihan itu terletak pada mengurangi subsidi BBM dan menjaga keberlangsungan pembangunan.

“Usai di hantam badai pandemi selama 2 tahun pemerintah dihadapkan pada dua pilihan sulit yakni mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan menjaga keberlangsungan pembangunan melalui APBN yang telah direncanakan,” akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Boyke Pribadi melalui keterangannya, Sabtu ( 27/8/2022).

Dosen Fakultas Ekonomi Untirta ini berpendapat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Hal ini menjadi penyebab sulitnya pemerintah dalam menaikkan harga BBM.

“Pilihan tersebut sangatlah sulit mengingat akan bertambah kepada kenaikan harga BBM yang akan mengurangi kenyamanan masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk beberapa saat kondisi tersebut dihadapkan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan untuk menjaga kehidupan perekonomian di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM adalah sebuah keniscayaan lantaran kondisi perekonomian global yang juga ikut berpengaruh. Selain itu, rencana pembangunan pemerintah dinilai harus tetap berjalan agar kesejahteraan bisa merata.

“Diharapkan masyarakat dapat memahami sulitnya kedua pilihan tersebut Meskipun demikian pemerintah harus memilih salah satunya guna keberlangsungan kehidupan NKRI yang nyaman bagi seluruh masyarakatnya sesuai amanat Pembukaan undang-undang 45 bawa negara didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Selaku akademisi, kata Boyke jika menggunakan sudut pandang rasional expenditure maka dirinya mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan sedikit harga bahan bakar minyak agar pembangunan terus berlangsung guna menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

(zka/red)