Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah berhasil mengumpulkan pajak digital dari berbagai platform seperti Google, Netflix, TikTok, dan YouTube, serta transaksi kripto, dengan total mencapai Rp27,85 triliun per 31 Agustus 2024.

ads

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa jumlah tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang telah diterapkan sejak tahun 2020. cnn indonesia 14/9/24. Rincian penerimaan pajak digital adalah sebagai berikut:

• Penerimaan PPN dari PMSE: Rp22,3 triliun, yang berasal dari setoran 166 pelaku usaha yang ditunjuk untuk mengumpulkan pajak digital. Rincian setoran tahunan adalah:
  • 2020: Rp731,4 miliar
  • 2021: Rp3,90 triliun
  • 2022: Rp5,51 triliun
  • 2023: Rp6,76 triliun
  • 2024: Rp5,39 triliun.
• Pajak Kripto: Terkumpul sebesar Rp875,44 miliar, dengan rincian:
  • 2022: Rp246,45 miliar
  • 2023: Rp220,83 miliar
  • 2024: Rp408,16 miliar.
• Pajak Fintech (P2P lending): Menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,43 triliun, dengan rincian:
  • 2022: Rp446,39 miliar
  • 2023: Rp1,11 triliun
  • 2024: Rp872,23 miliar.
• Pajak SIPP: Menyumbang Rp2,25 triliun ke pendapatan negara, dengan rincian:
  • 2022: Rp402,38 miliar
  • 2023: Rp1,12 triliun
  • 2024: Rp726,41 miliar.

Hingga Agustus 2024, pemerintah telah menunjuk 176 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN, termasuk dua pelaku usaha baru yang ditunjuk pada bulan Agustus 2024, yaitu THE World Universities Insights Limited dan Cloudkeeper (Singapore) PTE. LTD.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk terus menggali potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital lainnya.