Cilegon – Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Sokhidin meminta agar Pemkot Cilegon kembali menganggarkan untuk kebutuhan penambahan makanan tambahan (PMT) Posyandu di tiap kelurahan. Menurutnya, anggarannya tak besar tapi menyentuh langsung masyarakat.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, beberapa tahun belakangan, anggaran PMT tak muncul di APBD Cilegon. Padahal, menurutnya PMT merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

“Ada hal-hal kecil yang sepertinya ini apakah ini diabaikan atau memang dianggap tidak penting, padahal selama ini slogan dari pemerintah kita ini nama-nama kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat itu diutamakan, nggak boleh dipangkas,” kata Sokhidin, Selasa (30/9/2025).

Menurut Sokhidin, anggaran PMT tak sampai puluhan miliar. Namun, manfaatnya justru dirasakan masyarakat karena bersentuhan dengan kebutuhan Balita dan ibu hamil.

“Tidak seberapa tapi ini sangat-sangat menyentuh masyarakat. Satu, itu ada namanya PMT (penambahan makanan tambahan) untuk Posyandu, itu untuk balita sama ibu hamil,” katanya.

PMT di Posyandu, kata dia, merupakan salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke Posyandu. Namun, karena ketiadaan PMT, minat masyarakat yang harusnya datang ke Posyandu berkurang.

“Nah, orang itu mau datang itu biasanya tertarik kalau ada PMT-nya, apakah itu berupa telur, nggak seberapa, (tapi) tidak pernah dianggarkan, nggak ada sampai hari ini,” katanya.

Pihak DPRD Cilegon pada anggaran perubahan tahun ini telah mengusulkan untuk memasukkan kembali anggaran PMT. Dia menyentil pemerintah yang abadi akan hal kecil tapi manfaatnya mendasar.

“Dalam RKA kemaren juga sudah saya usulkan itu PMT, jadi sekarang minat masyarakat yang memang harusnya datang ke Posyandu itu sangat berkurang, selama ini memang ada beberapa tiap-tiap posyandu ada donatur tapi kan di situasi seperti ini donatur juga pada banyak yang memberhentikan,” ujarnya.

Menurut Sokhidin, hal-hal mendasar bagi kebutuhan masyarakat tak perlu diusulkan. Pemerintah semestinya langsung menganggarkan kebutuhan tersebut setiap tahunnya.

“Harusnya yang begini-begini kan tidak harus diusulkan, ini kan kebutuhan masyarakat, nggak gede anggarannya bukan yang puluhan miliar. Ini yang akhirnya hal kecil tapi akhirnya masyarakat jadi keluhan,” tuturnya.

(adv)