Serang – Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang Kampus Serang, sukses menyelenggarakan kegiatan Webinar Nasional dan Diseminasi Penelitian–PKM bertema “Kebijakan Publik untuk Pangan Berkeadilan.” Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, mahasiswa, praktisi, hingga perwakilan instansi pemerintah.

Rektor Universitas Pamulang, Nurzaman mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang sangat kompleks, dan tidak bisa dilepaskan dari peran akademisi sebagai aktor perubahan. Beliau menegaskan pentingnya kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyusun dan mengadvokasi kebijakan publik yang berkeadilan.

“Universitas Pamulang tidak hanya menjadi institusi pendidikan, tetapi juga mitra kritis pemerintah dalam merespons isu-isu nasional. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa kampus hadir untuk menjembatani riset dengan realitas sosial, termasuk soal keadilan pangan,” katanya, Jumat (19/6/2025).

Ketua Pelaksana, Jaka Maulana mengatakan, diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian pengabdian masyarakat dan forum akademik yang bertujuan untuk merespons secara ilmiah tantangan distribusi pangan, keberpihakan pada petani, serta kerentanan kelompok marginal.

“Kebijakan publik tentang pangan harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga akses, distribusi, dan keadilan antarwilayah dan kelompok. Forum ini adalah ruang untuk berbagi gagasan dan membangun jejaring kolaboratif antar sektor,” jelas Jaka.

Suroyo, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI memaparkan strategi nasional dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya pada komoditas beras. Ia menyampaikan data perkembangan produksi padi, kebijakan subsidi pupuk, serta langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat daya saing petani. Meskipun sempat mengalami gangguan teknis, paparannya menggambarkan optimisme pemerintah dalam mencapai target swasembada pada 2025.

Arenawati akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), membahas pentingnya pendekatan keadilan dalam kebijakan pangan. Ia menyoroti tantangan struktural yang dihadapi petani kecil, seperti akses lahan, dominasi korporasi dalam rantai pasok, serta lemahnya perlindungan sosial. Ia mendorong agar kebijakan pangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi produksi, tetapi juga memastikan keadilan antargolongan dan keberlanjutan ekologis.

Ilham Mustofa, dosen UNPAM dan pendiri Agrodesa Sinergi, menyampaikan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Banten. Ia menekankan pentingnya digitalisasi sistem pertanian, integrasi distribusi hasil pertanian, serta penguatan infrastruktur logistik di wilayah selatan Banten yang rentan. Ilham juga menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan perlindungan sosial bagi petani.

(zka/red)