Jakarta – Menjelang penghujung tahun anggaran 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target penerimaan negara. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia yang berhasil memenuhi target setoran pajak 100%. Situasi ini menuntut upaya ekstra dari otoritas pajak di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, per November 2025, baru 27 dari total 352 KPP yang berhasil mencapai target penerimaan pajak 100%. Angka ini merepresentasikan sekitar 7,67% dari keseluruhan KPP yang tersebar di Tanah Air, sebagaimana disampaikan oleh Bimo Wijayanto, dikutip dari CNBC Indonesia. Meskipun persentase ini masih tergolong rendah, Bimo menekankan adanya peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana hanya 2 KPP yang mampu mencapai target setoran 100%.

Secara agregat, realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir November 2025 tercatat sebesar Rp 1.634,43 triliun. Angka ini baru mencapai 78,7% dari proyeksi penerimaan pajak dalam outlook APBN 2025 yang sebesar Rp 2.076,9 triliun. Jika dibandingkan dengan target yang lebih ambisius dalam Undang-Undang APBN 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun, capaian ini bahkan baru menyentuh 74,65%. Capaian ini juga menunjukkan kontraksi sebesar 3,21% hingga 3,31% dibandingkan realisasi penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1.688,64 triliun. Untuk mencapai target outlook, DJP masih harus mengumpulkan setidaknya Rp 442,5 triliun dalam satu bulan terakhir tahun ini.

Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebab seretnya penerimaan pajak tahun ini. Salah satu tantangan utama adalah moderasi harga komoditas global yang berdampak pada penerimaan sektor terkait. Selain itu, peningkatan restitusi, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), turut menekan penerimaan neto, bahkan menyebabkan kontraksi pada jenis pajak tersebut. Proyeksi ekonomi global yang masih relatif stagnan juga memberikan tekanan pada aktivitas ekonomi domestik.

Pergeseran pola ekonomi dari sektor manufaktur ke sektor jasa, serta transformasi dari aktivitas konvensional menjadi digital, juga menghadirkan kompleksitas baru dalam pemungutan pajak. Sektor informal yang tumbuh akibat pergeseran ini seringkali belum sepenuhnya tertangkap dalam sistem perpajakan. Tak ketinggalan, implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax System, yang diluncurkan pada awal tahun 2025, juga menghadapi sejumlah masalah transisi yang berdampak pada kinerja penerimaan.

(drm/red)