Serang – Pejabat Dinkes Banten ramai-ramai mengundurkan diri imbas terungkapnya kasua korupsi pengadaan masker. Pengamat menilai ASN punya hak untuk mengundurkan diri.

Pengamat Kebijakan Publik, Leo Agustino menilai, mereka yang memutuskan untuk mengundurkan diri punya hak atas tindakan yang dilakukan. Pengunduran diri itu dinilai sebagai perwujudan hak tersebut.

“Sebagai ASN mereka memang punya hak untuk mengajukan pengunduran diri untuk satu dan lain hal. Kasus di Dinkes Banten, Saya kira, adalah salah satu bentuk dari hak tersebut,” kata Leo kepada ujaran.co, Rabu (2/6/2021).

Alasan para pejabat eselon III dan IV mengundurkan diri salah satunya karena kenyamanan bekerja dan intimidasi. Menurut Leo, kenyamanan bekerja merupakan poin penting yang harus disediakan Pemprov Banten.

“Dan menariknya mereka mengundurkan diri atas alasan kenyamanan berkerja. Saya pikir kenyamanan bekerja dan rasa leluasa untuk mengabdi tanpa rasa takut merupakan hal mendasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Provinsi Banten,” katanya.

Para pejabat yang mundur juga beralasan tidak ada perlindungan dari pimpinan mereka terhadap kasus yang sedang digarap oleh Kejati Banten. Menurut Leo alasan itu menjadi faktor lain.

Leo mengatakan, permasalahan yang terjadi di Pemprov Banten dapat terlebih soal kenyamanan bekerja dinilai mengecewakan karena pemerintah tak memenuhi kebutuhan itu.

“Dedikasi yang diluahkan oleh beberapa pekerja tidak ditopang oleh kenyamanan mereka bekerja. Ini tentu mengecewakan,” ujarnya.

Soal perlindungan pimpinan, menurut pandangan Leo mereka yang mengundurkan diri menunjukkan sikap soliditasnya dalam bekerja. Mereka dipandang sudah merasa seperti keluarga dalam bekerja.

“Solidaritas ASN dalam bekerja tampak sangat dominan. Mereka merasa menjadi satu keluarga dalam berorganisasi. Sehingga Jika terjadi kesalahan, maka atasan, dalam pandangan mereka, wajib “menyertai” tugas-tugas mereka,” katanya.

Kendati begitu, pimpinan dalam organisasi publik memiliki wewenang untuk memerintah dan menilai di akhir kerja ASN. Namun, pimpinan perlu menciptakan kenyamanan bekerja dan perlunya keberpihakan pada bawahan.

“Meski dalam organisasi publik atasan memiliki wewenang untuk memerintah dan bahkan dapat menilai di akhir kerja para ASN. Tapi, menciptakan kondisi kerja yang nyaman, tanpa rasa takut, dan berpihak pada bawahan perlu disimak kembali oleh semua organisasi Publik di Provinsi Banten dan Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Banten,” tuturnya.