Jakarta – Kementerian BUMN mencopot Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dari jabatannya. Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo diangkat menjadi Dirut menggantikan Zulkifli.

Pencopotan Zulkifli sebagai Dirut PLN dibenarkan oleh Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury, pencopotan resmi berlaku hari ini, Senin (6/12/2021). Sejumlah kabar beredar serah terima jabatan dilakukan pada pagi sekitar pukul 08.30 WIB.

“Betul (dicopot), Pak Dharmo menjadi pengganti,” kata Pahala seperti dikutip katadata.co.id.

Namun, Wamen BUMN itu tak menjelaskan alasan pencopotan Zulkifli dari Dirut PLN. Dia mengatakan pengganti Zulkifli dapat mempercepat transisi energi.

“Kami berharap pengganti akan mendorong percepatan transisi energi,” ujarnya.

Lalu, apa hubungannya dengan ancamana adik Nazaruddin?

Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir yang juga adik eks Bendahara Partai Dekomrat,Muhammad Nazaruddin pernah meminta agar Dirut PLN Zulkifli Zaini dicopot. Alasanya, PLN menolak membeli batu bara dengan harga mahal mengikuti harga global.

“Hari ini batu bara itu primadona, kalau bapak enggak mau bersaing, ya enggak akan dapat. Saya usul pimpinan, nanti sampaikan ke menteri, dirut dan wadirut (PLN) diganti. Cari yang pandai dagang,” kata Nasir dalam rapat dengan PLN dan Dirjen Minerba di DPR RI, Senin (15/11/2021) dikutip kumparan.com.

Berdasarkan aturan Menteri ESDM tahun 2018, PLN bisa membeli harga batu bara maksimal USD 70 per ton melalui skema domestic market obligation (DMO). Nasir mengatakan, PLN seharusnya berani bersaing dengan membeli batu bara di atas DMO. Jika PLN kukuh terhadap peraturan yang ada, Nasir mengatakan wajar jika pengusaha batu bara mengekspor ke luar negeri.

“Memang barang ini (batu bara) enggak mau masuk (jual ke PLN) karena harga lagi tinggi. Kalau gini caranya, matilah PLN. Bapak enggak mau bersaing. Ini dirut dan wadirut enggak bisa apa-apa, enggak mau usulkan (kenaikan harga DMO), gimana mau dapat barang?,” kata Nasir.

Menjawab ancaman Nasir, Dirut PLN Zulkifli jika PLN tak mengikuti DMO, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampaknya tak lain harga produksi listrik naik dan berujung pada kenaikan tarif listrik dan bengkaknya boaya produksi.

“Kalau kita lepas DMO, kita harus pikirkan apakah pasokan energi dalam negeri akan aman,” ujar Zulkifli.

(red)