Cilegon – Pemerintah menjamin utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal ini dilakukan untuk menutupi cost overrun atau pembengkakan biaya proyek yang mencapai Rp 2,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penjaminan utang tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Aturan mulai berlaku pada saat diundangkan yakni 11 September 2023.

“Penjaminan ini diberikan untuk memastikan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat diselesaikan dan beroperasi dengan lancar,” kata Sri Mulyani sepertin dikutip dari detik finance, Kamis (21/9).

Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah yakin utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat dibayarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku operator. Hal ini karena KAI memiliki pemasukan lebih dari angkutan batu bara di Sumatera.

“KAI memiliki tambahan pendapatan berasal dari traffic batu bara yang ada di Sumatera, dengan PTBA. Dari situ akan dapat revenue atau pendapatan yg menjadi sumber PT KAI untuk memiliki kekuatan keuangan untuk membayar kembali,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan, bunga utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di kisaran 3 hingga 3,5%. Bunga utang tersebut akan dibayarkan oleh KAI melalui penambahan modal oleh KAI ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KAI akan memberikan pinjaman tambahan kepada KCIC sebesar Rp 2,7 triliun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk menutupi cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah beroperasi sejak 25 April 2023. Kereta cepat ini melayani rute Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh sekitar 36 menit.