Serang – Dilansir dari detik.com, Pemerintahan Amerika Serikat (AS) menghadapi ancaman shutdown atau penutupan karena anggota Kongres AS belum mencapai kesepakatan untuk meloloskan pendanaan operasional pemerintahan. Perpecahan terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Republik.

Sejauh ini, Senat yang mayoritas anggotanya berasal dari Partai Demokrat telah menyetujui anggaran belanja sebesar US$ 1,59 triliun untuk mencegah shutdown. Namun, Partai Republik menolak kesepakatan tersebut dan menuntut pemotongan anggaran sebesar US$ 120 miliar.

Gedung Putih mendesak Partai Republik untuk menghormati kesepakatan anggaran US$ 1,59 triliun yang telah disepakati untuk fiskal tahun depan. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa anggota Partai Republik di DPR harus bekerja sama dengan Senat dan menghentikan permainan politik serta mematuhi kesepakatan bipartisan yang telah disetujui sebelumnya.

Perpecahan ini meningkatkan kemungkinan pemerintah federal AS mengalami shutdown keempat dalam satu dekade pada Minggu (1/10). Hal ini juga mempengaruhi pandangan Wall Street terhadap kredit pemerintah AS.

DPR AS telah melakukan pemungutan suara prosedural untuk melanjutkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) Belanja Negara yang mencerminkan prioritas konservatif. Namun, RUU tersebut tidak memiliki peluang untuk menjadi undang-undang dan hanya mendanai sebagian dari pemerintahan, sehingga tidak akan mencegah shutdown.

McCarthy, Ketua DPR AS, mengatakan bahwa ia akan meminta persetujuan dari anggota Partai Republik yang terpecah mengenai RUU yang akan mendanai pemerintah untuk sementara.