Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah memberikan penjelasan terperinci mengenai polemik tabungan perumahan rakyat (Tapera), yang telah menjadi subjek keluhan dari masyarakat dan pengusaha karena pemotongan sebesar 2,5% dari gaji, dengan tambahan 0,5% yang ditanggung oleh pemberi kerja.

Sri Mulyani menjawab pertanyaan dari Anggota DPD, Casytha Arriwi Kathmandu, yang mengkritik kebijakan Tapera karena membebani masyarakat dengan pemotongan gaji yang signifikan. Casytha menekankan bahwa beban pajak yang sudah ada ditambah dengan Tapera mencapai 3%, dengan pengusaha menanggung 0,5% dan pekerja 2,5%, menambah beban biaya.

Menanggapi ini, Sri Mulyani, yang juga merupakan Anggota Komite BP Tapera, mengakui bahwa pendapatan masyarakat memang telah terbebani oleh berbagai pemotongan, termasuk pajak. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, dengan APBN turut serta dalam program ini.

Pemerintah juga telah membantu meringankan beban biaya yang ditanggung masyarakat melalui pembayaran bantuan iuran BPJS Kesehatan, serta berbagai subsidi dan bantuan sosial. Meski demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa masih perlu ada kebijakan khusus untuk mencegah harga rumah di Indonesia terus meningkat dan menjadi semakin sulit terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam upaya membantu keterjangkauan harga rumah, APBN telah berkontribusi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan KPR bersubsidi. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sejak 2015, pemerintah telah mengalokasikan Rp 228,9 triliun dari APBN untuk membantu masyarakat memperoleh rumah melalui skema bantuan kepemilikan rumah ini.

Sri Mulyani menegaskan bahwa, meskipun 3% yang disebutkan oleh Casytha mungkin terkumpul hingga Rp 50 triliun dalam 10 tahun mendatang jika dilaksanakan, APBN sebenarnya sudah melaksanakan dan dana ini tidak akan hilang.

• Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah memberikan penjelasan terperinci mengenai polemik tabungan perumahan rakyat (Tapera), yang telah menjadi subjek keluhan dari masyarakat dan pengusaha karena pemotongan sebesar 2,5% dari gaji, dengan tambahan 0,5% yang ditanggung oleh pemberi kerja.

Sri Mulyani menjawab pertanyaan dari Anggota DPD, Casytha Arriwi Kathmandu, yang mengkritik kebijakan Tapera karena membebani masyarakat dengan pemotongan gaji yang signifikan. Casytha menekankan bahwa beban pajak yang sudah ada ditambah dengan Tapera mencapai 3%, dengan pengusaha menanggung 0,5% dan pekerja 2,5%, menambah beban biaya.

Menanggapi ini, Sri Mulyani, yang juga merupakan Anggota Komite BP Tapera, mengakui bahwa pendapatan masyarakat memang telah terbebani oleh berbagai pemotongan, termasuk pajak. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, dengan APBN turut serta dalam program ini.

Pemerintah juga telah membantu meringankan beban biaya yang ditanggung masyarakat melalui pembayaran bantuan iuran BPJS Kesehatan, serta berbagai subsidi dan bantuan sosial. Meski demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa masih perlu ada kebijakan khusus untuk mencegah harga rumah di Indonesia terus meningkat dan menjadi semakin sulit terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam upaya membantu keterjangkauan harga rumah, APBN telah berkontribusi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan KPR bersubsidi. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sejak 2015, pemerintah telah mengalokasikan Rp 228,9 triliun dari APBN untuk membantu masyarakat memperoleh rumah melalui skema bantuan kepemilikan rumah ini.

Sri Mulyani menegaskan bahwa, meskipun 3% yang disebutkan oleh Casytha mungkin terkumpul hingga Rp 50 triliun dalam 10 tahun mendatang jika dilaksanakan, APBN sebenarnya sudah melaksanakan dan dana ini tidak akan hilang.