Cilegon – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama pegawai swasta dan mitra ojek online. Pasalnya, program ini mewajibkan pemotongan gaji 3% untuk membiayai pembelian rumah.

Awalnya, Tapera hanya diperuntukkan bagi PNS, TNI, Polri, dan pegawai negeri lainnya. Namun, cakupan program ini diperluas hingga ke pegawai swasta dengan syarat:

• Usia minimal 20 tahun atau sudah menikah
• Memiliki penghasilan minimal sebesar upah minimum

Bagi pekerja swasta, iuran Tapera dibagi menjadi:

• 2,5% dipotong dari gaji
• 0,5% ditanggung perusahaan

Sementara, mitra ojek online (sebagai pekerja mandiri) harus menanggung seluruh iuran (3%) sendiri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bahwa mereka sedang menyusun regulasi teknis dan public hearing terkait skema Tapera bagi driver ojek online.

Sebelumnya, driver ojek online dan kurir paket tidak termasuk dalam aturan Tapera.

Namun, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa BP Tapera berwenang mengatur kepesertaan mandiri bagi pekerja bukan penerima upah seperti driver ojek online dan kurir.

Heru menekankan bahwa skema Tapera ini fokus pada pekerja dengan penghasilan di atas upah minimum.

Pekerja yang berpenghasilan di bawah upah minimum tidak diwajibkan mengikuti program ini.

Polemik Tapera ini muncul setelah diresmikannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas program ini dan dampaknya terhadap pengurangan gaji pekerja.